logo


Desak Jokowi Panggil Tjahjo Kumolo, YLBHI: Ia Seoah-olah Bertindak sebagai Kuasa Hukum Firli

Asfinawati menilai Tjahjo terlalu menganggap enteng polemik TWK KPK

10 Juni 2021 06:00 WIB

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Tjahjo Kumolo Dok. Jitunews/Nurman

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBHI), Asfinawati mendesak Presiden Joko Widodo agar segera memanggil Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo. Ia menilai Tjahjo telah ikut campur dalam polemik tes wawasan kebangsaan (TWK) KPK dengan menyebut TWK bukan pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

"Koalisi Masyarakat Sipil antikorupsi mendesak agar Presiden Joko Widodo memanggil, meminta klarifikasi, dan mengevaluasi Tjahjo Kumolo atas pernyataan kontroversi yang telah ia sampaikan," kata Asfinawati seperti dilansir CNNIndonesia.com, Rabu (9/6/2021).

Asfinawati menilai Tjahjo terlalu menganggap enteng polemik TWK KPK. Ia mengatakan Tjahjo harusnya tidak menyampaikan pernyataan kontroversi dengan menyebut TWK bukan pelanggaran HAM. Ia pun menilai Tjahjo seakan-akan bertindak sebagai kuasa hukum Ketua KPK Fili Bahuri.


Draf RKUHP Hina Presiden Diancam Bui Sama dengan 2019, Aliansi: Lantas Apa yang Dibahas Pemerintah?

"Dengan melontarkan pernyataan itu, Tjahjo seolah-olah bertindak sebagai kuasa hukum dari pimpinan KPK," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa pihak yang memiliki wewenang untuk menentukan TWK KPK melangar HAM atau tidak adalah Komnas HAM, bukan dari Kemenpan-RB.

"Pernyataa Tjahjo itu semakin membuat terang ihwal peta aktor-aktor dibalik pelemahan KPK sebab pejabat selevel menteri mustahil tidak mengetahui suatu undang-undang," jelasnya.

Jokowi-Prabowo Didukung Maju Pilpres 2024

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati