logo


Kritik Wacana PPN Sembako, MUI: Banyak Menimbulkan Mudarat

Kalau sembako akan dikenakan PPN, maka dampaknya tentu saja harga-harga sembako akan naik

9 Juni 2021 18:24 WIB

Pasar Pagi Kaliwungu di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
Pasar Pagi Kaliwungu di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah Kementerian PUPR

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkritik rencana pemerintah yang akan mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada barang kebutuhan pokok (sembako).

Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas menyebut, pengenaan PPN pada kebutuhan sembako lebih banyak menimbulkan mudarat atau kerugian pada masyarakat.

“Kalau sembako akan dikenakan PPN, maka dampaknya tentu saja harga-harga sembako akan naik,” ujar Anwar dalam keterangannya, Rabu (8/6/2021).


Pemerintah Harus Pastikan Ketersediaan Bahan Makanan Pokok Jelang Perayaan Idul Fitri

Menurutnya, kenaikan harga sembako tidak masalah, jika daya beli masyarakat meningkat. Namun yang perlu diperhatikan, usaha dan pendapatan masyarakat menurun di tengah pandemi Covid-19.

“Lalu ketika pendapatan masyarakat menurun, sembako akan dikenakan PPN oleh pemerintah, ini akan sangat memukul masyarakat lapis bawah, terutama masyarakat miskin yang jumlahnya selama Covid-19 mungkin sudah mencapai 30 juta orang. Ditambah lagi dengan kelompok lapisan masyarakat yang ada sedikit di atasnya," jelasnya.

Anwar mengatakan, 50 juta orang bisa menjerit akibat ke kebijakan pengenaan PPN. Sebab, mereka tak lagi mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Apabila ini terjadi, akan tingkat kesejahteraan masyarakat akan menurun. Kesehatan masyarakat, termasuk anak-anak, juga terancam kekurangan gizi dan stunting.

“Maka hal demikian jelas akan sangat-sangat merugikan bangsa, tidak hanya untuk hari ini tapi juga masa depan,” kata Anwar Abbas yang juga Ketua PP Muhammadiyah.

Dalam hal ini, dia meminta pemerintah kembali mempertimbangkan rencana pengenaan PPN pada kebutuhan pokok. Menurutnya, pemerintah seharusnya melindungi dan menyejahterahkan rakyat.

“Bahkan di dalam Pasal 33 UUD 1945, negara dan atau pemerintah diminta dan dituntut menciptakan sebesar-besar kemakmuran bagi rakyat. Sementara pengenaan PPN jelas-jelas tidak kita inginkan," pungkasnya.

Sembako Bakal Dikenakan PPN, Ekonom: Pemerintah Sedang Bunuh Diri

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar