logo


Sembako Akan Dikenai Pajak, PKS: Langkah Panik Pemerintah karena Utang Menggunung

Pemerintah jangan hanya mengandalkan pungutan pajak dari masyarakat.

9 Juni 2021 16:56 WIB

Mardani Ali Sera
Mardani Ali Sera Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyayangkan wacana pemerintah dalam mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi barang kebutuhan pokok (sembako).

Menurutnya, langkah pengenaan PPN untuk sembako merupakan bentuk kepanikan pemerintah karena utang semakin melambung. Mardani menilai pemerintah seharusnya bekerja lebih cerdas di masa pandemi Covid-19.

“Jangan hanya mengandalkan pungutan pajak dari masyarakat, apalagi masyarakat turut menderita selama pandemi. Seharusnya pemerintah memperkuat industrialisasi dengan menggunakan energi terbarukan,” ujar Mardani kepada wartawan, Rabu (9/6).


Sembako Bakal Dikenakan PPN, Ekonom: Pemerintah Sedang Bunuh Diri

“Ini (rencana mengenakan PPN sembako) langkah panik pemerintah melihat utang yang menggunung dan penerimaan pajak yang menurun,” tegasnya.

Mardani menyebut, pengenaan PPN terhadap rakyat kecil adalah dampak investasi yang tidak strategis. Sebab, pembangunan infrastruktur tidak didukung dengan penguatan inovasi teknologi.

“Sekali lagi ini langkah panik yang bisa makin membenamkan ekonomi Indonesia,” tandasnya.

Rencana pemerintah memberlakukan PPN terhadap sembako disebut telah tertuang dalam draf revisi UU 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), tepatnya pada pasal 4A.

Disebutkan, barang kebutuhan pokok serta barang hasil pertambangan atau pengeboran dihapus dalam kelompok jenis barang yang tidak dikenai PPN.

Barang tersebut mencakup beras dan gabah, jagung, sagu kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, sayur-sayuran, ubi-ubian, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

Soal Rencana PPN Sembako, PKS: Langkah Panik Pemerintah atas Utangnya yang Menggunung

Halaman: 
Penulis : Iskandar