logo


Sembako Bakal Dikenakan PPN, Ekonom: Pemerintah Sedang Bunuh Diri

Pajak sembako disebut akan mendorong terjadinya inflasi

9 Juni 2021 08:01 WIB

Pedagang sembako di salah satu pasar.
Pedagang sembako di salah satu pasar. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira turut menanggapi rencana pemerintah yang hendak mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) pada barang kebutuhan pokok atau sembako. Menurutnya, pemerintah tengah melakukan bunuh diri ditengah upaya pemulihan ekonomi nasional imbas pandemi Covid-19.

"Pemerintah sepertinya sedang melakukan bunuh diri ekonomi tahun depan. Momentum pemulihan ekonomi justru diganggu kebijakan pemerintah sendiri," ungkap Bhima seperti dilansir CNNIndonesia.com, Rabu (9/6/2021).

Bhima mengatakan bahwa kebutuhan pokok yang dikenakan PPN otomatis akan dijual dengan harga yang tinggi. Pasalnya, penjual akan membebankan biaya PPN terhadap konsumen. Dengan demikian, maka inflasi tidak dapat dihindari.


Rizal Ramli Sebut Dana Haji Ditilap, Ini Respons Kemenag

"Kenaikan harga pada barang kebutuhan pokok mendorong inflasi," tutur Bhima.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa inflasi yang tinggi akan menyebabkan daya beli masyarakat turun. Tentunya, hal tersebut akan menjadikan tingkat konsumsi rumah tangga menjadi lemah dan berdampak negatif terhadap ekonomi nasional.

"Masyarakat akan mengurangi belanja, bahkan berhemat. (Ekonomi Indonesia) bisa lebih rendah ke 2 persen-4 persen," tegasnya.

Diketahui, pemerintah berencana mengenakan PPN terhadap sembako atau barang kebutuhan pokok. Hal tersebut tertuang dalam perluasan objek PPN yang diatur dalam revisi Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

Barang kebutuan pokok yang dikenakan biaya PPN meliputi beras dan gabah, jagung, sagu, kedelai, garam konsumsi, daging, telur, susu, buah-buahan, ubi-ubian, sayur-sayuran, bumbu-bumbuan, dan gula konsumsi.

 

Pemberangkatan Haji 2021 Batal Bukan karena Covid-19, Rizal Ramli: Ada Tagihan yang Harus Dibayar Pemerintah Indonesia

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati