logo


Draf RKUHP Hina Presiden Diancam Bui Sama dengan 2019, Aliansi: Lantas Apa yang Dibahas Pemerintah?

Aliansi sebut terdapat 24 poin di draf RKUHP yang tidak diperbaiki sejak dua tahun yang lalu.

9 Juni 2021 07:00 WIB

Presiden Jokowi
Presiden Jokowi Instagram

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Draf Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) terbaru membuka kemungkinan menjerat orang-orang yang melakukan penghinaan kepada presiden. Pada pasal 219 Bab II tentang Tindak Pidana Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden menyebutkan bahwa penghina presiden dan wapres dimedia sosial akan dikenakan pidana penjara selama 4,5 tahun atau denda paling banyak Rp 200 juta.

Sementara itu, Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengatakan bahwa draf RKUHP tersebut masih sama dengan draf yang diprotes masyarakat pada tahun 2019. Mereka mengatakan bahwa terdapat 24 poin yang tidak diperbaiki sejak dua tahun yang lalu.

"Kondisi ini kontras dengan pernyataan Presiden 20 September 2019 lalu, bahwa RKUHP ditunda pengesahannya untuk pendalaman materi," tulis Aliansi dalam keterangan resminya yang dikutip Rabu (9/6/2021).


Penghina Presiden Bakal Dijerat Pidana, KSP: Untuk Jaga Wibawa dan Kehormatannya

Aliansi lantas mempertanyakan kinerja pemerintah selama dua tahun ini. Mereka menyebut sejak September 2019, pemerintah belum pernah melaporkan pembahasan rancangan undang-undang kontroversial itu kepada publik.

"Jika tidak ada sedikitpun perubahan, lantas apa yang dibahas oleh pemerintah?" ujar mereka.

Lebih lanjut, mereka menyoroti sosialisasi RKUHP yang dinilainya sangat eksklusif. Pemerintah melalui Kemenkumham disebut mensosialisasikan draft tersebut kepada pihak tertentu saja. Padahal, menurut mereka draf tersebut seharusnya bisa diakses baik secara online maupun offline oleh publik.

"Sosialisasi ini lebih seperti hanya searah, bukan untuk menjaring dan menindaklanjuti masukan masyarakat," ungkapnya.

Korupsi Kian Menggila di Era Jokowi, Relawan Joman Sebut karena Ulah Menteri

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati