logo


Bupati Alor Maki dan Usir Anak Buah Risma, PDIP: Rekomendasi Dukungan Kami Cabut!

DPP PDIP pun meminta agar seluruh pimpinan dan anggota PDIP Alor berkoordinasi terkait pencabutan dukungan kepada Amon.

3 Juni 2021 05:00 WIB

Tri Rismaharini
Tri Rismaharini Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua DPP PDIP bidang Kehormatan Partai Komarudin Watubun serta Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto meneken surat pencabutan rekomendasi dan dukungan yang pernah diberikan kepada pasangan Bupati dan Wakil Bupati Alor, Nusa Tenggara Timur, Amon Djobo dan Imran Duru pada Rabu (2/6/2021). Hal tersebut dilakukan usai Bupati Amon memarahi staf Kemensos dan memaki Mensos Tri Rismaharini terkait bantuan PKH.

"DPP PDIP mencabut rekomendasi dan dukungan kepada Bupati dan Wakil Bupati Alor, pasangan Amon Djobo dan Imran Duru, mempertimbangkan bahwa Bupati bukan kader PDIP sehingga tidak dapat dilakukan pemecatan," demikian petikan salah satu poin dalam surat tersebut.

Dalam surat bernomor 3628/IN/DPP/XI/2017 tertanggal 30 November 2017 perihal Rekomendasi Calon Bupati dan Wakil Bupati Alor pada Pilkada Serentak Tahun 2017 sudah dinyatakan tidak berlaku. DPP PDIP pun meminta agar seluruh pimpinan dan anggota PDIP Alor berkoordinasi terkait pencabutan dukungan kepada Amon.


Bantah Berambisi Nyapres di Pemilu 2024, Ganjar: Seluruh Keputusan ada di Ketum PDIP

Sebelumnya, viral sebuah video yang memperlihatkan Bupati Alor Amon Djobo memarahi dan mengusir staf Kemensos. Ia juga terlihat memaki Mensos Risma karena bantuan PKH disalurkan melalui DPRD, bukan melalui Pemda.

"Jangan pakai politik yang seperti itu, dia (Risma) tidak tahu proses bantuan pola penanganan, teknis penanganannya ini sampa di bawah. Mulutnya lebih cepat dari pikiran, pejabat apa model begitu. Menteri model apa model begitu," kata Bupati Amon dalam video yang beredar.

Seentara itu, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menanggapi viralnya sebuah video yang memperlihatkan Bupati Alor, Amon Djobo tengah memarahi stafnya dan menyindir dirinya terkait pembagian bansos program keluarga harapan (PKH) yang tidak melewati pemda namun dibagikan oleh DPRD setempat. Ia pun menegaskan bahwa bantuan tersebut bukan bantuan PKH, melainkan bantuan bencana.

"Saya jelaskan ya, jadi sebetulnya itu bantuan bukan PKH, tapi bantuan untuk bencana," kata Risma di Gedung Indonesia Menggugat (GIM) Kota Bandung, Rabu (2/6/2021).

Tak Terima Mensos Risma Dimaki dengan Kata-kata Jorok, PDIP: Itu Bentuk Kekerasan Verbal

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati