logo


KPK Lantik Pegawai Hari Ini, MAKI: Berarti Ada Agenda-agenda Tersembunyi

KPK melantik 1.271 pegawai menjadi ASN hari ini.

1 Juni 2021 10:15 WIB

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - KPK melantik 1.271 pegawai yang lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) menjadi ASN hari ini. Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) menilai ada agenda tersembunyi dari pimpinan KPK.

"Nah, kalau masih nekat ngotot dilantik, berarti ada agenda-agenda tersembunyi dari pimpinan KPK. Apalagi dengan (alasan) hanya sederhana sekali, pelantikan dilaksanakan tanggal 1 Juni biar Pancasilais," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Senin (31/5).

Boyamin menilai bahwa alasan pelantikan pegawai KPK di 1 Juni agar Pancasilais tidak tepat. Menurutnya, pelantikan tersebut melanggar ketentuan karena saat ini TWK masih dalam proses pemeriksaan di Komnas HAM dan Ombudsman.


Tunggu 2024! Andi Arief Janjikan KPK Kembali Kuat Bersama Demokrat

"Sekarang pertanyaan saya, kalau kemudian ini Pancasilais tapi kemudian melanggar hukum, apa itu namanya Pancasilais? Melanggar ketentuan, apa itu Pancasilais? Sedang dilaporkan ke Komnas HAM, melanggar HAM atau Pancasilais? Dilaporkan ke Ombudsman, dianggap maladministrasi, belum ada putusan kemudian dipaksakan dilantik, berarti kemudian malah itu melanggar aturan, bisa juga ini tidak Pancasilais malahan," jelas Boyamin.

"Jadi, menurut saya, saya minta itu ditunda dan kemudian tidak ada pelantikan, dan juga ada ketegasan untuk mengembalikan 75 orang yang dianggap tidak lulus TWK," lanjutnya.

Boyamin mengatakan bahwa pihaknya mengajukan permohonan soal TWK ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Hari ini (Senin kemarin) saya kan mengajukan permohonan uji materi ke MK tentang sengketa perbedaan tidak boleh merugikan dan tidak boleh dipecat pegawai KPK dengan alasan gugur atau tidak lulus TWK," ujarnya.

"Salah satu permohonan saya itu, salah satunya permohonan sela, meminta kepada semuanya, artinya pemerintah dan KPK, untuk tidak memberhentikan pegawai KPK sebelum ada putusan MK tentang makna tidak boleh merugikan itu boleh dipecat atau tidak boleh dipecat. Jadi, berdasar itu, saya minta tidak ada pelantikan besok (hari ini), juga tidak ada pemberhentian untuk 51 orang dan tetap diaktifkan kembali," lanjutnya.

Pegawai KPK Dilantik Jadi ASN pada Hari Lahir Pancasila, Eks Jubir KPK: Apa yang Ingin Dipaksakan?

Halaman: 
Penulis : Admin