logo


PPP: Vonis HRS dalam Kasus Kerumunan Tak Usah Jadi Isu Baru

"Yang perlu diperdebatkan ya kenapa nggak semua kasus kerumunan diproses hukum," kata Waketum PPP Arsul Sani

28 Mei 2021 10:22 WIB

Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani.
Anggota Komisi III DPR, Arsul Sani. dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Waketum PPP Arsul Sani meminta agar semua pihak tidak memperdebatkan vonis yang dijatuhkan hakim kepada Habib Rizieq Shihab (HRS) dalam kasus kerumunan di Megamendung, Kabupaten Bogor.

"Vonis hakim terhadap HRS dalam kasus kerumunan Megamendung tidak usah menjadi isu baru. Apalagi mereka yang tidak tahu fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi maupun dari alat bukti lainnya," kata Arsul Sani kepada wartawan, Kamis (27/5/2021).

Arsul Sani menjelaskan bahwa maksud tidak diperdebatkan vonis HRS yaitu terkait efek jera. Menurutnya, efek jera hanya bisa terwujud apabila penegak hukum bertindak secara konsisten.


Situasi Palestina Membaik, Haikal Hassan Minta Publik Fokus pada Pembebasan HRS

"Jangan pula memperdebatkan vonis tersebut dari sisi efek jera, yakni apakah vonis yang demikian itu akan menimbulkan efek jera atau tidak. Oleh karena efek jera itu hanya bisa terjadi kalau penegakan hukumnya konsisten," ujarnya.

"Tapi kalau ada kerumunan massa yang diproses hukum dan ada yang tidak diapa-apakan, maka ya jangan berharap orang jera karena yang mereka lihat adalah yang tidak diproses hukum, bukan yang dihukum denda," sambungnya.

Anggota Komisi III DPR RI ini mengatakan bahwa hal yang perlu diperdebatkan adalah alasan mengapa tidak semua pelanggar kerumunan d proses hukum.

"Yang perlu diperdebatkan ya kenapa nggak semua kasus kerumunan diproses hukum," pungkasnya.

Diketahui, Habib Rizieq Shihab dijatuhi vonis denda Rp 20 juta subsidier 5 bukan kurungan. Ia terbukti melanggar protokol Covid-19 dengan menghalang-halangi petugas saat datang di pondok pesantren miliknya di Megamendung, Bogor.

Hari Ini Sidang Vonis Rizieq Shihab, 3 Ribu Personel TNI-Polri Dikerahkan

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati