logo


Utang PLN Menumpuk Capai Rp649,2 Triliun, DPR Minta Pemerintah Segera Bayar

Jika pelunasan utang pemerintah kepada PLN tak kunjung dilakukan, kondisinya akan menjadi beban yang berkelanjutan

25 Mei 2021 20:04 WIB

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Martin Manurung dok jitunews/khairul anwar

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Berdasarkan laporan keuangan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), hingga akhir tahun 2020. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu sedang menanggung utang sebesar Rp649,2 triliun.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Martin Manurung mengungkapkan bahwa pihaknya di Komisi VI DPR, mendesak pemerintah segera melunasi utangnya di perusahaan negara itu.

Menurutnya jika pelunasan utang pemerintah kepada PLN tak kunjung dilakukan, kondisinya akan menjadi beban yang berkelanjutan bagi PLN.


Usai Dipastikan Aman, PLN Pulihkan 99 Persen Gardu Listrik Terdampak Banjir di Jawa Barat

"Utang tersebut setahu saya sebagian besar karena penugasan pemerintah kepada PLN. Jadi sebenarnya, pemerintah berkewajiban untuk membayarnya kepada PLN," ujarnya dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Selasa (25/5/2021).

Politisi Fraksi Partai NasDem itu, juga mengingatkan PLN agar tidak menjadikan masalah hutang tersebut sebagai alasan dalam melakukan kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang pada akhirnya membebani masyarakat.

"Jangan sampai terjadi kenaikan TDL dalam masa sulit akibat tekanan dampak pandemi Covid-19 sebaiknya dihindari. Karena beban masyarakat dan dunia usaha juga sudah cukup besar. Mereka bisa bertahan saja sudah syukur," terangnya.

Sebelumnya PLN mengungkap laporan keuangan, dengan catatan total hutang sebesar Rp649,2 triliun pada akhir 2020. Jumlah tersebut terdiri dari utang jangka panjang sebesar Rp499,58 triliun dan utang jangka pendek Rp149,65 triliun.

Berdasarkan laporan keuangan PLN, utang jangka panjang PLN didominasi oleh obligasi dan sukuk sebesar Rp192,8 triliun, utang bank sebesar Rp154,48 triliun, utang imbalan kerja Rp54,6 triliun, liabilitas pajak tangguhan Rp31,7 triliun, dan penerusan pinjaman Rp35,61 triliun.

Kemudian, ada pendapatan ditangguhkan Rp5,6 triliun, utang sewa Rp14 triliun, utang kepada pemerintah dan lembaga keuangan non bank Rp3,6 triliun, utang listrik swasta Rp6 triliun, utang KIK-EBA Rp655 miliar, utang pihak berelasi Rp9,4 miliar, dan utang lain-lain Rp182 miliar.

Berhasil Pulihkan Listrik NTT, Dirut PLN: Terima Kasih Relawan

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar