logo


Soal 'Pertempuran' Novel Baswedan Dkk dengan Pimpinan KPK, PPP: Mempersulit Penyelesaian

Arsul menilai pegawai KPK dan Pimpinan KPK seolah memilih untuk 'bertempur'.

19 Mei 2021 17:00 WIB

Arsul Sani
Arsul Sani Jitunews/Khairul Anwar

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Novel Baswedan dan 74 pegawai KPK lainnya melaporkan pimpinan KPK ke Dewan Pengawas KPK (Dewas KPK). Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PPP, Arsul Sani, menyebut langkah pegawai KPK tersebut sudah tepat.

"Kalau kita melihatnya dari jalur formal yang ada, maka kemudian pegawai KPK, pimpinan KPK atau bahkan masyarakat sipil melakukan atau mengajukan aduan, laporan ke Dewas itu adalah sesuatu yang benar, artinya itu harus dianggap sesuatu yang biasa saja kalau ada katakanlah pimpinan KPK yang diduga lakukan pelanggaran kode etik," kata Arsul kepada wartawan, Rabu (19/5).

Arsul mempertanyakan apakah langkah tersebut bisa menyelesaikan permasalahan.


Tantang Pimpinan KPK Buka Hasil TWK 75 Pegawai ke Publik, Novel Baswedan: Ini Masalah Serius

"Tapi dalam konteks kekinian KPK, persoalannya adalah kalau kemudian ada laporan balik, apa itu akan mendorong sebuah penyelesaian balik atau tidak? Kenapa kok kemudian tidak, katakanlah ya, dalam situasi tidak sehat tidak, kondusif itu yang dipilih oleh kedua pihak yang paling berkepentingan di sini yakni pegawai KPK dan pimpinan KPK itu adalah sambil mengembangkan opsi penyelesaian atas yang 75 pegawai itu yang paling bagus itu runtutannya seperti apa? Seharusnya begitu," ucapnya.

Arsul menilai pegawai KPK dan Pimpinan KPK seolah memilih untuk 'bertempur'.

"Tetapi sekali lagi meskipun tidak salah secara prosedural, kalau yang dipilih itu adalah terus menerus 'bertempur' dari sisi pegawai yang 75 atau dari sisi pimpinan ya hemat saya itu akan mempersulit penyelesaian, tapi ini berpulang kepada mereka, kalau kemudian kita terlalu mengintervensi itu nanti salah pula," ujarnya.

"Karena keputusannya kan, kalau dilihat secara prosedur ketentuan beracaranya Dewas itu kan peringatan dan sebagainya pemberhentian, tapi kalau memberhentikan dari jabatan atau mendowngrade dari ketua KPK jadi Wakil Ketua KPK itu kan akan menimbulkan juga, terus siapa yang jadi Ketua KPK? Siapa yang berhak? Atau kembali ke DPR karena yang memilih Ketua KPK DPR loh, bukan Presiden bukan juga pegawai. Itu akan timbulkan persoalan persoalan baru," tuturnya.

Dituding Lindungi Anies Baswedan Terkait Dugaan Korupsi, Novel Baswedan Berikan Jawaban Ini

Halaman: 
Penulis : Admin