logo


Korupsi Bansos COVID-19 Diduga Capai Rp100 Triliun, Sultan: Pernyataan Novel Perlu Didalami Lebih Lanjut

Aparat penegak hukum khususnya KPK diminta untuk tetap mempelajari sekaligus meneliti

19 Mei 2021 09:03 WIB

Bansos corona
Bansos corona ANTARA FOTO/M RISYAL HIDAYAT)

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Wakil Ketua DPD RI, Sultan B Najamudin menyoroti pernyataan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan terhadap dugaan penyimpangan bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang nilai proyeknya mencapai Rp100 triliun

Aparat penegak hukum khususnya KPK diminta untuk tetap mempelajari sekaligus meneliti dari apa yang telah disampaikan oleh Novel Baswedan.

"Perlu pendalaman serta pengamatan lebih lanjut dari apa yang disampaikan Oleh Novel Baswedan. Jika memang terbukti dengan memiliki indikasi kuat terhadap penyimpangan dana yang berkaitan dengan penanganan Pandemi Covid-19, maka seluruh pihak aparat hukum mesti mengambil tindakan", ujar Sultan di Jakarta, Rabu (19/5/2021).


YPJI Salurkan 100 Paket Sembako kepada Jurnalis, Camel Petir: Ini Bukti Bahwa Kami Peduli

Hanya saja lanjut Sultan hal ini tidak boleh hanya berangkat dari satu asumsi saja. Harus ada pembuktian didalamnya melalui penelusuran lebih lanjut.

"Penyidik KPK menilai ada kesamaan pola-pola korupsi bansos di daerah yang sama dengan DKI Jakarta dan sekitarnya. Jadi jika memang dari pola tersebut memiliki kecenderungan penyimpangan diseluruh daerah Indonesia, maka ini merupakan salah satu upaya pengungkapan kasus skandal mega korupsi yang paling masif dan akan melibatkan banyak pejabat didaerah, maka hal ini harus segera diungkap," tegas Sultan.

Dalam hal ini, Sultan mengatakan bahwa pernyataan ini tidak boleh dikaitkan dengan situasi polemik hasil tes wawasan Kebangsaan yang sedang terjadi ditubuh KPK. Sebab sebagai suatu institusi, KPK harus tetap melaksanakan tugas penegakan hukum dalam memberantas korupsi secara profesional dengan semangat bersama dalam bingkai kelembagaan.

"Saya yakin KPK akan profesional dan saya sangat mengapresiasi terhadap satuan tugas yang telah dibentuk diinternal KPK khusus dalam mengawasi penggunaan dana bansos di Indonesia. Hanya saja saya berharap atas polemik yang timbul terhadap hasil tes wawasan kebangsaan mudah-mudahan tidak mempengaruhi kinerja KPK secara keseluruhan," tandasnya.

Bisa Dimanfaatkan untuk Lebaran, Pemerintah Percepat Penyaluran Bansos

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar