logo


Penonaktifan 75 Pegawai KPK Dinilai Wajar, MAKI: Kebablasan dan Blunder

Dewas KPK, menilai penonaktifan 75 pegawai KPK yang tidak lolos TWK sudah melewati prosedur hukum yang layak.

14 Mei 2021 10:15 WIB

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman.
Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Dewan Pengawas KPK, Indriyanto Seno Adji, menilai penonaktifan 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) sudah melewati prosedur hukum yang layak.

Masyrakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) menilai pernyataan tersebut adalah keblunderan.

"Sebelumnya saya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf, lahir batin kepada semua insan KPK, baik itu Dewan Pengawas KPK, pimpinan KPK, dan pegawai KPK, termasuk kepada 75 orang yang dinyatakan tidak lulus, dan kemarin mendapatkan SK penonaktifan," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada wartawan, Kamis (13/5).


Geram Novel dkk Dinonaktifkan, Faisal Basri: Ayok Boikot Bank BUMN-Non BUMN yang...

Boyamin mempertanyakan apakah pernyataan Senoadji tersebut sudah berdasarkan rapat Dewas KPK.

"Justru saya melihatnya Dewan Pengawas, khususnya Pak Seno Adji, itu kebablasan dan blunder. Karena apakah yang disampaikan dia itu berdasarkan, pertama, sudah rapat pimpinan Dewas Pengawas KPK? Artinya seluruhnya lima orang termasuk Pak Harjono, Pak Tumpak, Bu Albertina, dan juga Pak Syamsuddin Haris. Kalau belum, itu justru sangat salah," imbuhnya.

Menurutnya, Dewas KPK berfungsi menerima pengaduan dari siapa pun lalu mengambil sikap. Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, Dewan KPK lebih mengarah pada etik dan perbaikan.

"Jadi mestinya Dewan Pengawas itu lebih pada posisi pasif, seperti penegak hukum yang ketika ada korupsi, menerima laporan. Tapi justru lebih jauh dari itu, bukan sekadar penegak hukum yang bisa mencari kasus sendiri di masyarakat misalnya kasus korupsi, tapi Dewan Pengawas ini sifatnya adalah kolektif kolegial kalau kemudian ada sistem pelaporan kepada Dewan Pengawas baru bisa memberikan statemen," ujarnya.

ICW Sebut Dewas KPK Berubah Jadi Tempat Stempel Kebijakan Kontroversi Pimpinan

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata
 
×
×