logo


Dugaan Dendam Pribadi Firli ke Novel dkk Disebut Perkeruh Suasana, PPP: Tidak Ada Manfaatnya!

PPP minta KPK memperhatikan keputusan Mahkamah Agung terkait alih status kepagawaian.

13 Mei 2021 13:30 WIB

Arsul Sani
Arsul Sani Jitunews/Khairul Anwar

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP, Arsul Sani menanggapi pernyatan Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari yang menduga ada dendam pribadi Komisaris Jenderal Firli Bahuri di balik penonaktifan 75 pegawai KPK. Menurutnya, tidak pantas melontarkan prasangka buruk kepada seorang pejabat.

"Saya tidak tertarik untuk merespons hal-hal yang dikembangkan di media dan ruang publik berbasis prasangka buruk (suudzon) seperti soal dendam pribadi Ketua KPK terhadap pegawai atau pejabat tertentu," kata Arsul kepada wartawan, Rabu (12/5/2021).

Arsul Sani menyebut dugaan tersebut justru memperkeruh suasana. Ia pun menegaskan bahwa tidak ada manfaatnya membela 75 pegawai KPK yang dinonaktifkan dengan prasangka buruk.


Jokowi Dituding Perintahkan Novel Baswedan Dinonaktifkan, PDIP: Kok Jadi Dipelintir

"Tidak ada manfaatnya untuk mengembangkan hal-hal yang berbasis prasangka sebagai pembelaan bagi 75 pegawai KPK yang dinyatakan TMS dalam TWK lalu. Malah memperkeruh suasana," ujarnya.

Lebih lanjut, ia meminta agar KPK memperhatikan keputusan Mahkamah Agung terkait alih status kepagawaian.

"Putusan Mahkamah Konstitusi RI yang menyampaikan pertimbangan bahwa proses yang dijalankan adalah alih status kepegawaian bukan proses seperti rekrutmen ASN baru. Meski yang disampaikan oleh MK-RI ini bukan amar, tapi sebagai lembaga negara yang menjaga konstitusi termasuk hak-hak konstitusional warga negara, maka seyogianya KPK dan instansi-instansi terkait lainnya memperhatikan apa yang disampaikan MK," pungkasnya.

Novel Baswedan dan 74 Pegawai KPK Dinonaktifkan, Dewi PDIP: Penjahat Agama Ini Mulai Kena Azab Allah

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati