logo


Ada Dendam Pribadi Terkait Penonaktifan Novel Baswedan dkk, Firli Disebut Boneka yang Digerakkan Banyak Orang

Pengamat menduga dendam pribadi itu dikemas melaui tes wawasan kebangsaan yang absurd dan melecehkan agama

12 Mei 2021 07:41 WIB

Ketua KPK Firli Bahuri
Ketua KPK Firli Bahuri Dok. Jitunews/Khairul

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Fakultas Hukum Universitas Andalas Feri Amsari menduga ada dendam pribadi Ketua KPK Firli Bahuri terhadap 75 pegawai KPK yang telah dinonaktifkan. Pasalnya, nama-nama yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan itu pernah mengkritik dan menuntut Firli karena diduga melanggar kode etik KPK.

"Jadi, begitu Pak Firli masuk ke KPK, beberapa orang yang menyapanya langsung dituding sebagai orang yang pernah ikut mendemo dirinya," kata Feri seperti dilansir detikcom, Selasa (11/5/2021).

Feri menduga dendam pribadi itu dikemas melaui tes wawasan kebangsaan yang absurd dan melecehkan agama. Namun, kata Feri, Firli tidak peduli dengan semua itu.


Heran KPK Buru-buru Nonaktifkan Novel Baswedan dkk, PKS: Absurd dan Tidak Peka!

"Bagi saya Pak Firli ini adalah boneka yang digerakkan oleh banyak orang untuk menghantam 75 orang ini," ujarnya.

Feri menilai bahwa nama-nama pegawai KPK yang tidak lolos tes tersebut adalah orang-orang yang paling berintegritas, dan profesional dalam mengemban amanah untuk memberantas korupsi.

Ia pun membagi 75 orang itu menjadi tiga kluster. Kluster pertama yaitu Ketua Satgas atau pimpinan lapangan seperti Novel Baswedan, Yudi Puronomo, dan Harun Al Rasid yang baru saja memimpin OTT Bupati Nganjuk. Kemudian kluster kedua yakni anggota satgas yang menangani perkara besar dan korupsi yang melibatkan tokoh dan patai politik tertentu. Kemudian figur yang betul-betul membuat kebijakan terkait upaya pemberantasan korupsi.

"Mereka yang ada di tiga kluster tersebut selama ini sangat ditakuti para koruptor. Sebab mereka sangat aktif dalam upaya operasi tangkap tangan. Mereka dinilai lihai untuk menemukan celah dan mencari jalan tikus agar para koruptor bisa ditemukan," ungkapnya.

 

Desak Jokowi Evaluasi Tes KPK, Alissa Wahid: Pertanyaannya Sarat Pelecehan Terhadap Perempuan

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati
 
×
×