logo


60 Persen Warga Jepang Tolak Olimpiade, PM Suga: Saya tak Pernah Mengutamakan Olimpiade

Sejumlah survei opini yang digelar di Jepang menunjukkan bahwa mayoritas warga Jepang ingin Olimpiade Tokyo dibatalkan

10 Mei 2021 13:30 WIB

Olimpiade
Olimpiade istimewa

TOKYO, JITUNEWS.COM - Sejumlah survei menunjukkan bahwa sekitar 60 persen warga Jepang ingin agar Olimpiade Tokyo dibatalkan, sementara Perdana Menteri Yoshihide Suga mengatakan bahwa dirinya tidak pernah memprioritaskan event olahraga tersebut diatas keamanan dan kesehatan warga Jepang.

"Saya tidak pernah mengutamakan Olimpiade," kata Suga saat menggelar pertemuan dengan anggota parlemen Jepang, dikutip Reuters.

"Prioritas saya selama ini adalah melindungi nyawa dan kesehatan penduduk Jepang. Kita harus mengutamakan pencegahan penyebaran virus," tambahnya.


Liga Arab Gelar Pertemuan Luar Biasa untuk Bahas soal Bentrokan di Masjid Al Aqsa

Pemerintah Jepang sendiri sudah memperpanjang status darurat nasional di Tokyo dan sejumlah kawasan lain hingga akhir Mei mendatang guna menekan laju peningkatan kasus infeksi Covid-19.

Suga, pihak panita penyelenggara dan sejumlah anggota Komisi Olimpiade Internasional berulang kali menegaskan bahwa Olimpiade Tokyo akan tetap digelar pada pertengahan tahun ini dengan tetap menjaga aturan protokol kesehatan secara ketat, dan tidak mengijinkan para penonton dari luar negeri untuk menyaksikan secara langsung event olahraga tersebut.

Meski demikian, survey opini publik yang digelar pada pekan lalu oleh surat kabar Yomiuri Shimbun menunjukkan bahwa 59 persen warga Jepang ingin agar Olimpiade Tokyo dibatalkan sementara hanya 39 persen yang mendukung event olahraga tersebut tetap digelar pada tahun ini.

Sedangkan jumlah warga Jepang yang menolak Olimpiade menurut survei yang dilakukan oleh TBS News berada di angka 65%. Selain itu, lebih dari 300 ribu warga Jepang juga sudah menandatangani petisi online yang dirilis untuk mendesak pemerintah Jepang membatalkan acara Olimpiade Tokyo.

Lukashenko Serahkan Kekuasaan kepada Dewan Keamanan Belarus Jika Tak Lagi Mampu menjadi Presiden

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia
 
×
×