logo


Terkait Pertanyaan di Tes KPK, Pengamat: Tidak Hanya Immoral Tapi Sifat Setan

Feri menduga bahwa tes tersebut diselenggarakan sebagai akal-akalan oleh pihak tertentu untuk menghentikan pegawai KPK

9 Mei 2021 20:56 WIB

sumber : https://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-tanggapi-pkpu-luluskan-eks-koruptor-maju-pilkada-2020-enggak-ada-yang-lain.html
sumber : https://www.merdeka.com/peristiwa/kpk-tanggapi-pkpu-luluskan-eks-koruptor-maju-pilkada-2020-enggak-ada-yang-lain.html

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pengamat hukum tata negara Feri Amsari menilai pertanyaan di tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk alih status pegawai KPK menjadi ASN adalah immoral. Pasalnya, banyak pertanyaan yang menimbulkan polemik di masyrakat .

"Ada juga penjahat yang lebih profesional ya sistematis, bagus, bersih mainnya kita bingung mau seperti apa. Maka timbul lah pertanyaan-pertanyaan jahat. Kurang jahat apa orang bertanya kepada perempuan yang tidak memiliki anak ditanya kenapa Anda tidak memiliki anak setelah menikah itu kurang jahat apa? Itu tidak hanya immoral tapi sifat setan, orang yang tahu dia tidak boleh bertanya akan melukai perasaan orang lain tapi dia akan lakukan," kata Feri, dalam diskusi virtual, Minggu (9/5/2021)

"Lalu kurang jahat apa orang bertanya ada orang punya keyakinan agama lalu meminta orang melepaskan keyakinannya itu lalu mencoba mengkontradiksikan keyakinannya itu dengan pemahaman yang berbeda, misalnya Anda mau nggak melepas jilbab ya pasti orang beragama tidak mau buka jilbab ini konteksnya agama Islam, lalu ketika Anda tidak mau dia bilang berarti anda sangat individualistik, berarti ini sudah wawancaranya tidak bermoral, satanis, juga tidak paham prinsip agama, orang pakai jilbab itu malah tidak individual dia menghilangkan kecantikan di dalam dirinya untuk menyembah tuhannya, jadi ndak individual, dalam prinsip agama lain tentu bisa berbeda, nah dia mewawancarai seperti itu artinya jahat betul itu orang," ungkap Feri.


Jika Novel Baswedan Disingkirkan, Abraham: Apakah Masih Ada OTT Sekelas Menteri

Feri menduga bahwa tes tersebut diselenggarakan sebagai akal-akalan oleh pihak tertentu untuk menghentikan pegawai KPK. Pasalnya, kata Feri, tidak mungkin KPK menghentikan pegawainya tanpa alasan tertentu.

Ia juga menilai bahwa tes tersebut telah malampui undang-undang karena tidak diatur di UU KPK No 19 Tahun 2019 terkait peralihan status KPK.

"Jadi kalau dilihat dari prinsip-prinsip konstitusi tes wawasan kebangsaan yang dilakukan oleh KPK bekerjasama dengan BKN karena di dalam Perkom itu tidak bekerjasama dengan KemenPAN RB hanya dengan BKN itu melanggar prinsip konstitusi yang kita hormati bersama. Masa Perkom dan tes wawasan kebangsaan itu berani beraninya melanggar prinsip-prinsip konstitusi pasal UUD sehebat apa orang yang membuat Perkomnya," ujarnya.

 

Tes Wawasan Kebangsaan ASN KPK, Upaya Menangkal Radikalisme

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati
 
×
×