logo


Tes Wawasan Kebangsaan ASN KPK, Upaya Menangkal Radikalisme

Perlunya digelar tes wawasan kebangsaan ASN KPK dalam mencegah radikalisme di segala bidang kehidupan, khususnya pada Aparatur Sipil Negara

9 Mei 2021 10:34 WIB

Ilustrasi radikalisme
Ilustrasi radikalisme Ist

Menteri Dalam Negeri (2014-2019) Tjahyo Kumolo mengatakan bahwa radikalisme masih menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi bangsa Indonesia. Radikalisme itu sudah merasuk di segala bidang kehidupan seperti pelajar, mahasiswa, pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN),Aparat Sipil Negara (ASN) dan jugaTentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Di lingkungan ASN, radikalisme bukanlah fenomena yang tiba-tiba.Paham tersebut sudah tersemai sejak para ASN yang terpapar paham radikal itu masih menjadi mahasiswa di kampus. Dimana pada saat itu banyak mahasiswa masuk organisasi yang ditengarai membawa benih radikalisme seperti Hizbut Tahrir Indonesia dan organisasi lain.

Menurut Menteri Tjahjo radikalisme, intoleransi hingga terorisme merupakan salah satu ancaman bangsa yang utama dan mendasar. Untuk menunjukkan keseriusan dalam mengatasi radikalisme di lingkungan ASN, Menteri Tjahyo melakukan kunjungan ke kantor BNPT untuk meminta bantuan dalam urusan seleksi CPNS, Eselon I dan II. Statemen Menteri Tjahyo bukannya tanpa dasar, Penelitian The Habibie Center, seperti yang disebut Direktur Program dan Riset Muhammad Hasan Ansori, pada 2017 menunjukkan bahwa setidaknya 30%-40% ASN di Indonesia telah terpapar paham radikal. Tjahyo kemudian meminta BNPT untuk memperkuat penanganan radikalisme dengan melakukan penguatan wawasan kebangsaan pada ASN. Upaya ini menjadi kunci keberhasilan pemerintah untuk mencegah munculnya radikalisme ASN. Radikalisme dan intoleransi yang sudah menjalar keseluruh sendi kehidupan dipengaruhi oleh lingkungan, globalisasi, revolusi 4.0, dan media sosial.

Upaya Mencegah Radikalisme ASN


Sebut KPK Bobrok Sejak Dulu, Teddy PKPI: Mereka Bertahan karena Sensasi dan Drama

Dalam Upaya mencegah radikalisme, pada tahun 2019, pemerintah telah melakukan upaya pencegahan dengan menandatangani Surat Keputusan Bersama (SKB) 11 instansipemerintah, yaitu Kementerian PANRB, Kemendagri, Kemenag, Kemendikbud, Kemenkominfo, Kemenkumham, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Negara (BIN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pembinaan Ideologi Negara (BPIP), dan Komisi Aparatur Sipil Negara(KASN tentang Penanganan Radikalisme Dalam Rangka Penguatan Wawasan Kebangsaan Pada Aparatur Sipil Negara. BNPT, sebagaimana disampaikan oleh kepalanya, Boy Rafli Amar, menjadikan penanganan radikalisme ASN sebagai fokus lembaga yang dipimpinnya. Salah satu obat untuk menangkal radikalisme adalah pemahaman terhadap ideologi Pancasila. Boy Rafly mengajak seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mewaspadai bahaya paham radikal. Oleh karena itu, dia meminta ideologi Pancasila menjadi dasar yang harus dimiliki masyarakat dan seluruh pegawai kepemerintahan.

SKB yang ditanda-tangani oleh 11 kementerian itu kemudian diikuti dengan beberapa langkah lanjutan. Misalnya Kemenpan RB melakukan kerja sama dengan Badan Kepegawaian Negara yang secara rutin menggelar sidang untuk menjatuhkan sanksi bagi ASN yang melanggar peraturan disiplin, terutama yang terlibat radikalisme dan terorisme. Hasilnya adalah setiap bulan sekitar 30 sampai 40 ASN dipecat karena berbagai pelanggaran, diantaranya tersangkut radikalisme maupun yang tergabung dalam organisasi terlarang dan tidak mengakui Pancasila dan UUD 1945. Sebagian yang dipecat tersebut melanggar sumpah setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah. Namun demikian, Menurut Hasan Ansori, pemecatanitu bukan cara yang tepat untuk menangani masalah ini sebab tidak menyasar ke jantung persoalan. Pemerintah sudah seharusnya merancang program jangka panjang yang sistematis dan komprehensif dan melibatkan banyak pakar seperti agama, psikologi, sosial, dan kemasyarakatan. Selain itu pendekatan yang lebih tepat adalah dengan mencegah agar instansi pemerintah bebas dari oknum radikal. Langkah ini dilakukan sejak tahap rekruitmen ASN, hingga proses pembinaan dan penilaian, jika seorang ASN yang sudah bekerja di lingkungan pemerintah untuk kemudian dilakukan pembinaan

Penguatan Nilai Kebangsaan di KPK

Komisi Pemberantasan Korupi (KPK) merupakan lembaga negara untuk melakukan pemberantasan praktek korupsi. Lembaga anti rasuah itu juga tidak lepas dari tuduhan adanya oknum-oknum yang dianggap terpapar paham radikal. Kelompok radikal ini di media luas disebut sebagai kelompok “Taliban”. Beberapa pemberitaan bahkan menunjuk mantan petinggi KPK sebagai tokoh dari kelompok ini. Tuduhan ini tentunya dibantah oleh pimpinan KPK seperti Alexander Marwata dan beberapa tokoh yang pernah memimpin KPK seperti Busro Muqoddas.

Terlepas dari kontroversi tersebut, sebaiknya setiap pimpinan lembaga negara termasuk KPK janganlah mengendorkan upaya untuk membendung tersebarnya paham radikal di instansinya. Karena jika suatu instansi tersebut didominasi oleh kelompok yang terpapar oleh paham radikal atau kelompok lain bukan hanya membahayakan terhadap ideologi bangsa tetapi akan memberikan dampak negatif pada kinerja instansi tersebut dalam memberikan pelayanan publik. KPK adalah instansi yang memberikan pelayanan publik dalam bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Sebuah instansi yang terpapar paham radikal atau dikuasai oleh golongan/kelompok tertentu akan menciptakan pelayanan dan penanganan perkara yang diskriminatif. Mereka bukan mendukung terhadap misi negara, melainkan mengabdi kepada kepentingan golongannya. Selain itu, kelompok, golongan atau kelompok politik atau paham tertentu akan menggunakan lembaga tersebut untuk menyerang kelompok lain yang mempunyai paham yang berbeda dengan kelompoknya. Dengan demikian, sebuah lembaga pemerintah akan dijadikan sebagai ajang pertarungan kelompok yang menganut paham yang berbeda dan mempunyai kepentingan yang berbeda dan biasanya saling menjatuhkan. Isu korupsi merupakan senjata ampuh yang dapat digunakan untuk menjatuhkan reputasi seseorang tokoh yang bisa jadi mempunyai paham yang berbeda dengan pimpinan KPK.

Bisa jadi atas dasar inilah kemudian dilakukan Tes wawasan Kebangsaan terhadap Aparat Sipil Negara (ASN). PLT Kepala Biro Humas, Hukum, dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Paryono mengatakan bahwa tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dilakukan terhadap pegawai KPK berbeda dengan TWK bagi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Calon karyawan dalam jenjang pemula atau posisi entry level sehingga TWK terhadap CPNS diberikan pertanyaan soal pemahaman akan wawasan kebangsaan. Tes ini mengukur tingkat keyakinan dan keterlibatan mereka dalam berbangsa dan bernegara. Beberapa indikator variabel yang digunakan adalah tes tertulis indeks moderasi bernegara dan integritas (IMB 68), penilaiaan rekam jejak (profiling), dan wawancara.

Pengamat Intelijen dan Terorisme Ridwan Habib mengatakan bahwa KPK harus diisi oleh orang-orang yang ideologinya tegak lurus pada NKRI tidak boleh disusupi olehh orang yang mempunyai agenda pribadi dan agenda kelompok, karena KPK dibiayai oleh APBN, Maka ASN KPK harus netral, professional dan loyal kepada NKRI ,bukan kepada kelompok yang berada di luar KPK. Kita berharap agar TWK yang dilakukan terhadap ASN KPK bisa menjadikan ASN KPK professional, netral dan loyal kepada negara. Walaupun pada masa lalu bisa jadi lembaga anti rasuah ini terinfiltrasi oleh oknum radikal. Bukti awal yang perlu didalami adalah 75 pegawai KPK tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Ditulis oleh: Dr. Sri Yunanto

(Dosen Magister Ilmu Politik, FISIP, Universitas Muhammadiyah Jakarta)

Jika Novel Baswedan Disingkirkan, Abraham: Apakah Masih Ada OTT Sekelas Menteri

Halaman: 
 
×
×