logo


Soal Larangan Mudik, Doni Monardo: Tidak Boleh Ada Pejabat Pemerintah yang Berbeda Narasinya

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, meminta seluruh pihak termasuk pejabat pemerintah untuk satu suara dalam larangan mudik.

5 Mei 2021 20:30 WIB

Doni Monardo
Doni Monardo Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Doni Monardo, meminta seluruh pihak termasuk pejabat pemerintah untuk satu suara dalam larangan mudik.

"Narasi mudik yang dikeluarkan pejabat pemerintah harus sejalan dengan Presiden Joko Widodo. Tidak boleh ada satupun Pejabat Pemerintah yang berbeda narasinya," ujar Doni dalam keterangan tertulis, Rabu (5/5).

Larangan mudik tahun ini berdasarkan aturan resmi Surat Edaran Kepala Satgas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Covid-19 Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriah.


Puan Minta Petugas Hadapi Pemudik dengan Tegas tapi Humanis

Seperti yang terjadi pada tahun lalu, angka positif Covid-19 naik pada momen hari raya besar di Indonesia, seperti Lebaran, Hari Raya Natal, dan tahun baru 2021.

"Sehingga keputusan pemerintah terkait pelarangan mudik ini sangat tepat dan sangat strategis," tegas Doni.

Doni meminta pejabat untuk menyosialisasikan pelarangan mudik. Hal itu untuk menekan kenaikan kasus positif Covid-19.

"Kita harus memberikan sosialisasi kepada masyarakat setiap jam, setiap menit, setiap saat. Lebih baik dianggap cerewet daripada korban Covid-19 berderet-deret," kata Doni

Doni menyebut ada sekitar 7 persen masyarakat Indonesia yang nekat mudik tahun ini.

"Sebanyak 7 persen dari jumlah penduduk kita itu sangat besar angkanya. Tugas kita semua adalah mengurangi angka tersebut sekecil mungkin," ujarnya.

Hari Pertama Larangan Mudik Jadi Pertaruhan Wibawa Negara

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata