logo


Peduli Stunting, Menko PMK Ajak Kampanyekan Pita Lila Ukur Lengan Bumil dan Bayi

Pemerintah NTT berhasil menurunkan angka stunting yang signifikan dari 35,4% pada tahun 2018 menjadi 28,2% di 2020.

4 Mei 2021 09:39 WIB

Menko PMK Muhadjir Effendy dalam dialog dengan tim penggerak PKK di Kantor Lurah Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT, Senin (3/5/2021).
Menko PMK Muhadjir Effendy dalam dialog dengan tim penggerak PKK di Kantor Lurah Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT, Senin (3/5/2021). Humas Kemenko PMK

KUPANG, JITUNEWS.COM- Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengapresiasi keberhasilan penurunan angka stunting di NTT. Ia menyebut pemerintah daerah setempat telah berhasil membuktikan penurunan angka stunting yang signifikan dari 35,4% pada tahun 2018 menjadi 28,2% di 2020.

"Di NTT ini kerja sama penurunan angka stuntingnya sangat baik dari pemerintah daerah didukung oleh penggerak PKK (Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga). Pemerintah pusat hanya tinggal mendorong saja," ujar saat dialog dengan tim penggerak PKK di Kantor Lurah Lasiana, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, NTT, Senin (3/5/2021).

Muhadjir mengatakan bahwa peranan partisipasi dari kelompok masyarakat sangat penting dalam menangani masalah stunting di daerah. Ia menyebut melalui ibu-ibu PKK, program intervensi dari pemerintah akan lebih mudah terimplementasi.

"Menurut laporan Ibu Penggerak PKK (Provinsi NTT), PKK-nya sangat agresif termasuk juga tenaga-tenaga di lapangan mulai dari PKH, tenaga gizinya, bidan juga bekerja dengan sangat agresif," ujarnya.

Lebih lanjut, Menko PMK mengatakan bahwa pemerintah akan menyalurkan bantuan dari pusat khusus untuk penanganan stunting. Akan tetapi, menunggu dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) khusus stunting yang hampir selesai. Yang akan jadi ujung tombak penanganan stunting adalah BKKBN (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional).

Dalam kesempatan yang sma, istri Gubernur NTT yang juga Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT Julie Sutrisno Laiskodat menjelaskan bahwa tim penggerak PKK memiliki kepanjangan tangan sampai ke desa-desa. Dengan demikian, keterlibatan PKK dalam penanganan stunting sangat strategis.

"PKK di sini punya anggaran Rp30 miliar untuk 2020 dan Rp 30 miliar untuk 2021. Dana ini kita gunakan untuk intervensi stunting dan gizi buruk yang kita berikan selama setahun penuh dengan melibatkan PKK," ungkapnya.

Keterlibatan PKK, tutur Julie, termasuk dalam pemberian makanan tambahan (PMT) bagi ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan balita. Selain memperhatikan nilai gizi dalam asupan PMT tersebut, ibu-ibu PKK juga memikirkan tambahan pemasukan ekonomi bagi ibu-ibu yang memasak untuk penyiapan PMT.

"Dari seluruh kabupaten/kota yang ada di NTT, kita juga menginisiasi desa model PKK salah satunya di Lasiana ini. Kita harapkan desa-desa ini dapat menjadi contoh terutama dalam hal penanganan stunting dan gizi buruk," tandasnya.

Sementara itu, bidan Yeni Haning meminta para Menteri dan tokoh yang peduli stunting untuk mengampanyekan pita lila. Yakni alat ukur lengan ibu hamil (bumil) dan bayi. Bila ukurang lengan itu menunjukkan warna kuning atau bahkan merah, maka itu jadi indikator si bumil atau bayi rawan gizi.

“Tolong Bapak dan Ibu Menteri mengampanyekan pita lila ini. Karena ini sangat penting dalam penanganan stunting,” kata Yeni.

Mendengar hal tersebut, Menko PMK sepakat untuk mengkampanyekan pita lila dalam program penanganan stunting. “Kami akan ajak untuk mengampanyekan pita lila ini,” pungkasnya.


Menko PMK: Toleransi Antar-Umat Beragama Kunci Kemajuan Bangsa

Kasus Rapid Antigen Bekas, Menko PMK Minta Manajemen Pengawasan Limbah Medis Diperketat

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati