logo


Uni Eropa Jatuhkan Sanksi terhadap 10 Petinggi Militer Myanmar

Sanksi yang diumumkan oleh Uni Eropa pada Senin (19/4) tersebut hanya berupa pembekuan aset dan pemblokiran visa.

20 April 2021 16:30 WIB

(Ilustrasi) Pasukan militer Myanmar
(Ilustrasi) Pasukan militer Myanmar sputniknews

BRUSSELS, JITUNEWS.COM - Uni Eropa telah menjatuhkan sanksi terhadap 10 petinggi militer yang telah merusak demokrasi dan aturan hukum di negara tersebut menyusul pihak militer mengambil alih pemerintahan melalui kudeta, serta melakukan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Sanksi yang diumumkan pada Senin (19/4) tersebut berupa pemblokiran visa dan pembekuan aset.

"Pasukan militer dan otoritas yang beroperasi dibawah kendali SAC (Dewan Administrasi Negara) telah melakukan pelangaran HAM serius sejak 1 Februari 2021, dengan membunuh warga sipil dan demonstran yang tidak bersenjata," demikian pernyataan Uni Eropa dikutip Al Jazeera.

Seperti diketahui, Myanmar sudah dihantam dengan aksi protes yang terjadi hampir setiap hari sejak junta militer mengambil alih pemerintahan melalui aksi kudeta setelah sebelumnya menangkap dan menahan para tokoh politik dan pemerintahan terpilih.


Trump Minta Biden Tak Bikin Kerja Sama Rusia dan China Semakin Erat

Menurut kelompok pengawas HAM yang memonitor situasi Myanmar, Assistance Association for Political Prisoner (AAPP), sedikitnya 738 warga sipil telah tewas akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh junta militer. Sementara itu, lebih dari 3.200 warga sipil lainnya masih ditahan.

Selain itu, Uni Eropa juga menjatuhkan sanksi terhadap dua perusahaan swasta yang selama ini menjadi sumber dana militer Myanmar, yakni Myanmar Economic Holdings Publc Company Limited (MEHL) dan Myanmar Economic Corporation Limited (MEC).

Uni Eropa Khawatir Jika Satu Percikan Kecil di Perbatasan Ukraina Bisa Picu Konfrontasi Besar

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia