logo


Dukung Penelitian Sel Dendritik, Pemerintah Sebut sebagai Solusi Pengembangan Vaksin Nusantara

Pemerintah menandatangani nota kesepahaman berisi tentang "Penelitian Berbasis Pelayanan Menggunakan Sel Dendritik untuk Meningkatkan Imunitas Terhadap Virus SARS-CoV-2.

20 April 2021 16:05 WIB

Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito menandatangani Nota Kesepahaman terkait penelitian sel dendritik untuk penanganan Covid-19 di Markas Besar TNI AD, Jalan Veteran, Jakarta, pada Senin (19/4).
Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito menandatangani Nota Kesepahaman terkait penelitian sel dendritik untuk penanganan Covid-19 di Markas Besar TNI AD, Jalan Veteran, Jakarta, pada Senin (19/4). Humas Kemenko PMK

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI (Menko PMK) Muhadjir Effendy mendukung penandatanganan Nota Kesepahaman terkait penelitian sel dendritik untuk penanganan Covid-19. Penandatanganan nota tersebut dimaksudkan sebagai jalan keluar atas pelaksanaan penelitian yang selama ini sudah berjalan dan diberi label dengan penelitian Vaksin Nusantara.

Tiga pihak yang menandatangni nota kesepahaman terkait penilitian sel dendritik yaitu Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Andika Perkasa dan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K. Lukito. Nota kesepahaman tiga pihak itu berisi tentang "Penelitian Berbasis Pelayanan Menggunakan Sel Dendritik untuk Meningkatkan Imunitas Terhadap Virus SARS-CoV-2.

"Dalam perjalanannya (Vaksin Nusantara) terkendala oleh prosedur dan dipandang tidak memenuhi kaidah dan standar yang ditetapkan BPOM khususnya pada tahap uji klinis 1," jelas Menko PMK usai penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan di Markas Besar TNI AD, Jalan Veteran, Jakarta, Senin (19/4/2021).


Minta Masyarakat Waspada, Jokowi: Pandemi Covid-19 Masih Ada dan Nyata di Negara Kita

Menko PMK mengungkapkan, dengan adanya kesepahaman antara Menkes, KSAD dan Kepala BPOM itu, maka akan terjadi pemindahan program kegiatan penelitian.

"Yang semula berada dalam platform penelitian vaksin dan berada di bawah pengawasan BPOM, sekarang dialihkan ke 'Penelitian Berbasis Pelayanan' yang pengawasannya berada di bawah Kemenkes," ungkapnya.

Lebih jauh, Muhadjir Effendy menerangkan, dalam nota kesepahaman itu, RSPAD Gatot Subroto ditetapkan sebagai penyelenggara penelitian. "Di mana dalam penandatangan tersebut dilakukan oleh KSAD sebagai pejabat yang membawahi RSPAD Gatot Subroto, bersama-sama Menkes dan Kepala BPOM."

Mantan Mendikbud ini berujar, penandatangan nota kesepahaman yang langsung ditandatangani oleh tiga pejabat tinggi negara itu merupakan wujud keseriusan pemerintah dalam mendukung upaya-upaya yang membantu mengatasi pandemi di Indonesia.

"Ini untuk menunjukkan bahwa pemerintah memberi perhatian serius terhadap semua penelitian yang bermaksud membuat terobosan dalam upaya mencari metode dan teknik baru dalam upaya mengakhiri pandemi Covid 19," tandas Muhadjir.

Dengan ditetapkannya tripartit tentang "Penelitian Berbasis Pelayanan Menggunakan Sel Dendritik untuk Meningkatkan Imunitas Terhadap Virus SARS-CoV-2", maka otomatis penelitian Vaksin Nusantara tidak dilanjutkan.

Berdasarkan keterangan resmi Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad), penelitian tersebut bukan merupakan kelanjutan dari uji klinis adaptif fase I vaksin yang berasal dari sel dendritik autolog yang sebelumnya diinkubasi dengan spike protein severe acute respiratory SARS-COV-2 pada subjek yang tidak terinfeksi Covid-19 serta tidak terdapat antibodi anti SARS-CoV-2.

"Karena Uji Klinis Fase 1 yang sering disebut berbagai kalangan sebagai program Vaksin Nusantara ini masih harus merespon beberapa temuan BPOM yang bersifat critical & major," demikian keterangan DIspenad.

Lebih lanjut, penelitian yang akan dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto ini selain mempedomani kaidah penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, juga bersifat autologus yang hanya dipergunakan untuk diri pasien sendiri sehingga tidak dapat dikomersialkan dan tidak diperlukan persetujuan izin edar.

PAN Minta Pemerintah Desak Sinovac Urus EUL dari WHO

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati