logo


Teror KKSB di Papua, PKS: Pemerintah Harus Dengarkan Aspirasi Masyarakat

Mardani Ali Sera menegaskan pemerintah harus mendengarkan aspirasi yang disampaikan langsung dari rakyat papua.

15 April 2021 14:28 WIB

Mardani Ali Sera
Mardani Ali Sera Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Teror kepada masyarakat sipil di Papua terus terjadi dalam satu pekan terakhir ini. Terakhir ada 2 orang guru tewas ditembak kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSB).

Menanggapi hal tersebut, Politisi PKS Mardani Ali Sera menegaskan pemerintah harus mendengarkan aspirasi yang disampaikan langsung dari rakyat papua.

Menurutnya hal itu guna menghindari eskalasi kekerasan yang berpotensi meningkat seiring dengan pembahasan RUU Otsus Papua.


Oknum Polisi Jual Senjata Api ke KKB, Nono Sampono: Semua Pihak Terlibat Harus Ditindak Tegas

“Jika ingin menuju model resolusi konflik seperti perundingan Helsinki (2005), pemerintah mesti melihat persoalan Papua dengan paradigma dan perspektif yang lebih demokratis. Penanganan keamanan tetap dalam bingkai kerangka hukum yang proporsional,” ujarnya di Jakarta, Kamis (15/4/2021).

Namun demikian, hal tersebut harus diiringi upaya melakukan proses dialog untuk membangun ruang komunikasi dengan berbagai stakeholder yang strategis di Papua.

“Kelompok-kelompok tersebut jadikan satu ruang oleh pemerintah untuk duduk bersama, lebih baik, lebih inklusif dan demokratis. Itu cara terbaik penyelesaiannya,” kata Mardani.

Dalam hal ini, Mardani mengatakan bahwa tata kelola Otsus Papua memang jadi persoalan, hal itu tidak lagi dapat dielakkan karena sudah hampir 20 tahun penerapan Otsus Papua namun dampaknya belum terasa. Terlebih mekanisme pertanggungjawaban dana tersebut tidak diatur secara tegas.

Sehingga berimbas manfaat dana tidak terlihat dan tidak bisa dibedakan dengan dana APBD. Bahkan publik tidak tahu dana untuk pendidikan, ekonomi, kesehatan selama ini apakah berasal dari dana otsus atau berasal dari APBD.

Oleh karena itu, kata Mardani, harus ada sistem pemantauan anggaran yang transparan agar monitoring alokasi anggaran bisa berjalan, sekaligus mencegah praktik penyelewengan.

“Masyarakat Papua pun skeptis dan lelah terhadap kelanjutan Otsus Papua krn dianggap tidak merubah keadaan. Jangan sampai ada anggapan pembiaran yang dilakukan Pemerintah dlm pengelolaan dana otsus. Kebijakan ini mesti dipertahankan dengan syarat perbaikan kesejahteraan yang rill, bukan semu,” kata dia.

“Tidak bisa dari Jawa, apalagi hanya Jakarta. Jadikan masyarakat Papua sebagai subjek, pendekatan damai dan 'mengalah' untuk sebuah kemenangan dalam hidup bersama di bingkai kedamaian,” pungkasnya.

KKB Tidak Sepenuhnya Mendukung Kemerdekaan Papua

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar
 
×
×