logo


Pemkot Serang Larang Restoran Jualan Siang Hari Saat Ramadan, Teddy PKPI: Pak Menag dan Pak Mendagri Layak Tangani Kekonyolan Ini

Rumah makan adalah salah satu ujian bagi seorang muslim saat menunaikan puasa.

15 April 2021 14:00 WIB

Dewan Pakar PKPI Teddy Gusnaidi
Dewan Pakar PKPI Teddy Gusnaidi Instagram

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Dewan Pakar PKPI Teddy Gusnaidi menyesalkan aturan Pemerintah Kota Serang, Banten yang melarang rumah makan berjualan pada siang hari selama bulan Ramadan.

Teddy menilai kebijakan itu seolah menunjukkan bahwa muslim itu makhluk rapuh, mudah tergoda dan lemah iman.

“Sehingga jika ada restoran buka di siang hari, puasanya pasti batal,” cuitnya melalui akun Twitter @TeddyGusnaidi, dikutip Kamis (15/4).


Gagal Paham Akut soal Baca Doa Semua Agama, Novel Bamukmin Minta Yaqut Mundur dari Menag

Menurutnya, rumah makan adalah salah satu ujian bagi seorang muslim dalam menunaikan puasa. Dia heran masih ada rumah makan yang dilarang buka selama Ramadan.

“Jika ujiannya ditutup, lalu untuk apa ada ujian? Kok beginian masih ada ya? Yang berpuasa siapa, yang dikasih ujian siapa,” ujarnya.

Teddy lantas meminta Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas dan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian untuk segera menangani persoalan tersebut.

“Pak Menag dan Pak Mendagri layak turun tangan untuk menangani kekonyolan ini,” pinta Teddy.

Seperti diketahui, Pemerintah Kota Serang melarang restoran, rumah makan, warung nasi, dan kafe berjualan pada siang hari selama bulan Ramadan.

Berdasarkan surat Imbauan Bersama nomor 451.13/335 -Kesra/2021 tentang Peribadatan Bulan Ramadhan dan Idul Fitri, restoran dan sejenisnya tutup pada pukul 04.30 WIB hingga 16.00 WIB.

Kepala Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang Tb Hasanudin mengatakan, jika ada pengelola restoran, rumah makan dan kafe yang nekat beroperasi pada saat waktu yang dilarang, maka bisa terancam sanksi berupa hukuman 3 bulan penjara atau denda maksimal Rp 50 juta.

"Bilamana masih melaksanakan, masih buka, masih melayani di siang hari, maka itu akan dikenakan sanksi. Sanksinya pidana bisa berbentuk sanksi kurangan badan lebih kurang 3 bulan dan sanksi uang maksimal Rp 50 juta," kata Tb Hasanudin kepada wartawan usai melakukan pengawasan, Rabu (14/4).

Reshuffle Kabinet itu Hak Prerogatif Jokowi, Tak Perlu Didorong-dorong Kayak Orang Kebelet

Halaman: 
Penulis : Iskandar
 
×
×