logo


Pengamat: Humas Pemerintah Tidak Sensitif dan Terintegrasi

M. Jamiluddin Ritonga mengatakan selama setahun ini terjadi simpang siur informasi yang tidak terkelola dengan baik.

13 April 2021 19:18 WIB

detik.com

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Humas Pemerintah dinilai tidak menunjukkan sensitifitas dalam kondisi Indonesia yang serba anomali, khususnya selama pandemi Covid-19.

Pengamat Komunikasi Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan selama setahun ini terjadi simpang siur informasi yang tidak terkelola dengan baik.

“Hal itu menyebabkan terjadinya caruk maruk komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat dan sebaliknya serta sesama masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Selasa (13/4/2021).


Puan Sebut Pemerintah Tak Konsisten Soal Larangan Mudik, Ini Respons Ngabalin

Hal itu akan berdampak pada kegamangan akan kebenaran informasi yang diterima masyarakat baik dari media massa maupun media sosial.

“Dalam kondisi demikian, seharusnya humas pemerintah di tingkat pusat dan daerah muncul memberikan informasi alternatif yang berkualitas dan kredibel,” kata dia.

Namun, lanjut Jamiluddin, hal itu tidak dilakukan humas pemerintah karena pasif dan tidak terintegrasi. Humas Pemerintah tidak terorganisir dengan baik.

Padahal, humas pemerintah selama ini dikoordinir oleh Bakohumas yang ada di Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo). Sayangnya, Bakohumas belum mampu menyatukan aktifitas humas pemerintah, humas BUMN, dan humas perguruan tinggi negeri (PTN).

Menurutnya hal itu terjadi karena Kemenkominfo kurang memberi peran pada Bakohumas. Dalam hal ini, Kemenkominfo terkesan lebih dominan mengurus tools (teknologi) bukan kontennya. Padahal, konten seharusnya lebih penting dan dominan daripada toolsnya.

“Akibatnya, fungsi komunikasi yang seharusnya lebih menonjol dalam situasi membanjirnya berbagai informasi, termasuk Covid-19, menjadi tidak terealisir. Peran utama mengelola informasi dan komunikasi dengan sendiri tidak terwujud,” tuturnya.

Jamiluddin menambahkan untuk mengaktifkan peran humas pemerintah, mau tidak mau, Kemenkominfo harus mengambalikan Bakohumas pada fungsinya yang sesungguhnya. Bakohumas diberi peran besar untuk menyatukan aktifitas humas pemerintah, humas BUMN, dan humas PTN.

“Konsekuensinya, Kemenkominfo harus mengubah orientasi dari tools (teknologi) kembali ke konten. Dengan begitu, Kemenkominfo kembali menyeimbangkan komunikasi dan informatika,” tukasnya.

Pemerintah Sibuk Pencitraan, Anak Buah AHY: Tahu Kekuasaannya Lemah, Pembangunan Bukan untuk Rakyat

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar
 
×
×