logo


Kunjungan Perwakilan PBB ke Myanmar Ditolak Junta Militer

Junta militer mengatakan bahwa pihaknya tidak akan memberikan ijin masuk bagi Christine Schraner Burgener, perwakilan PBB, untuk masuk ke Myanmar

10 April 2021 13:34 WIB

Perwakilan Khusus PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener
Perwakilan Khusus PBB untuk Myanmar Christine Schraner Burgener istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Christine Schraner Burgener, seorang perwakilan PBB, terpaksa harus menunda kunjungannya ke Myanmar usai junta militer pada Jumat (9/4) menolak untuk memberikannya ijin masuk.

Christine yang ditunjuk sebagai perwakilan khusus PBB untuk Myanmar tersebut ingin bertemu dengan petinggi junta militer dan melihat secara langsung situasi yang terjadi di negara tersebut.

"Kami belum memberikan ijin, dan kami juga tidak berencana untuk mengijinkan kunjungan tersebut pada saat ini," kata juru bicara junta militer Myanmar Zaw Min Tun kepada AFP, dikutip Channel News Asia.


Situasi Perbatasan Ukraina-Rusia Memanas, AS Kirim Kapal Perang ke Laut Hitam

Seperti diketahui, pihak militer Myanmar pada awal Februari lalu telah mengambil alih pemerintahan melalui aksi kudeta usai menangkap dan menahan sejumlah tokoh pemerintahan terpilih, termasuk Aung San Suu Kyi. Tindakan militer tersebut mendapat perlawanan dari warga sipil dan memicu kekhawatiran dari berbagai pihak internasional.

Salah satu lembaga pengawas hak asasi manusia Myanmar, Assistance Association for Political Prisoner (AAPP) melaporkan bahwa jumlah warga sipil yang menjadi korban tewas akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh junta militer kini sudah mencapai 614 jiwa.

Gerakan aksi protes yang dipelopori oleh aktivis pro-demokrasi dan rakyat sipil tersebut juga berhasil mendapatkan dukungan dari berbagai kelompok masyarakat, termasuk para pekerja di sektor esensial, seperti dokter dan tenaga medis. Mereka bahkan dengan kompak menggelar aksi mogok kerja secara massal.

Aksi mogok massal tersebut tentu saja mengganggu kemampuan pihak militer untuk menjalankan pemerintahan negara tersebut.

Zaw Min Tun menuding para dokter dan tenaga medis telah melakukan pembunuhan terhadap warga masyarakat dengan mengikuti aksi mogok kerja tersebut.

"Kini, rumah sakit umum tidak dapat berfungi karena para pekerja medis telah melanggar kode etiknya," ujar Zaw Min Tun.

 

Terbukti Lakukan Monopoli, China Jatuhkan Denda $2,78 Miliar kepada Alibaba

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia