logo


Minta Aturan Pelanggar Royalti Lagu Diperjelas, Dede Yusuf: Bukan Soal Memenjarakan, Tapi...

Dede meminta ada batasan yang jelas terkait pelanggar royalti lagu

7 April 2021 20:36 WIB

Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf.
Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf. dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Anggota Komisi X DPR, Dede Yusuf meminta pemerintah memperjelas peraturan Nomor 56 Tahun 2021 tentang kewajiban membayar royalti lagu. Ia mengatakan belum ada sanksi yang jelas terkait pelanggar royalti lagu.

"PP harus jelas peraturan turunannya kementerian apa yang menyelenggarakan, karena PP itu harus jelas siapa pengampunya, kalau misalnya kepada Menkumham nanti ujung-ujungnya kan pasti polisi lagi, kalau polisi gabung terlalu kaku," kata Dede kepada wartawan, Rabu (7/4/2021).

Lebih lanjut, Dede meminta ada batasan yang jelas terkait pelanggar royalti lagu. Menurutnya, batasan tersebut perlu diperjelas melalui aturan turunan.


Radio dan Kafe Diminta Bayar Royalti Lagu, Begini Tanggapan Iwan Fals

"Orang salah nyanyi ditangkap makanya sanksinya harus jelas. Sanksi ini bukan soal memenjarakan, tentu urusan bayar-membayar, misalnya si kafe A tidak membayar royalti, sanksinya apa, ya mungkin sanksinya ditutup terus menghilangkan si karyawan yang ada kan," ujarnya.

"Kompensasinya melalui pajak karena ini melalui perpajakan, nah ini saya liat belum dijelaskan dalam PP tersebut," pungkasnya.

 

Respons PP No 56, Julian Jacob Persilakan Lagunya Diputar Sepuasnya Tanpa Harus Bayar Royalti

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati