logo


Apresiasi Pencabutan Telegram Larangan Liput Arogansi Polisi, Pakar Hukum: Buatlah Kebijakan dengan Konsep Presisi

Suparji berpesan, kedepan kepolisian jika membuat kebijakan harus sesuai dengan konsep Presisi.

6 April 2021 19:13 WIB

Instagram @divisihumaspolri

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Pakar Hukum Pidana, Suparji Ahmad mengapreasiasi pencabutan surat telegram surat telegram nomor ST/750/IV/HUM.3.4.5./2021.

Dalam surat tersebut, salah satu poinnya melarang penyiaran arogansi aparat kepolisian.

"Surat telegram tentang pencabutan itu sudah tepat. Karena yang terpenting Polri bukan melarang penyiaran arogansi, tapi melarang dan mencegah arogansi," kata Suparji dalam keterangan persnya, Selasa (06/04/2021).


Komisi III DPR Apresiasi Keputusan Kapolri Soal 1.062 Polsek Tak Bisa Lakukan Penyidikan

Selain itu ia juga memberi catatan bahwa olah TKP tetap dapat disiarkan oleh wartawan. Hal ini selama penyiaran tidak mengganggu proses hukum yang berjalan.

"Jadi selama proses hukum bisa berjalan dengan baik, maka wartawan berhak menyiarkan olah TKP. Terlebih agar hak mendapat informasi oleh masyarakat terpenuhi," ucapnya.

Suparji berpesan, kedepan kepolisian jika membuat kebijakan harus sesuai dengan konsep Presisi.

“Dan jangan sampai melanggar aturan atau undang-undang yang berlaku. Kebijakan jangan sampai kontraproduktif dengan nilai-nilai presisi," pungkasnya.

Minta Tingkatkan Waspada, Jokowi: Tidak Ada Tempat bagi Terorisme di Tanah Air

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar
 
×
×