logo


Ini Loh Tugas Pengawas Perikanan Indonesia

Pengawas Perikanan juga memiliki banyak kendala di dalam menjalankan tugasnya

29 April 2015 14:52 WIB


JAKARTA, JITUNEWS.COM- Menurut Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Asep Burhanuddin, pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP) Nomor 17/PERMEN-KP/2014, tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan. 

"Peraturan Menteri ini menjadi payung hukum bagi Pengawas Perikanan dalam pelaksanaan tugas di lapangan, sehingga tidak ada lagi keragu-raguan dalam bertindak," ujar Asep.

Sebagaimana diatur dalam Permen tersebut, pelaksanaan tugas Pengawas Perikanan dilaksanakan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI), kapal perikanan, pelabuhan perikanan atau pelabuhan lain-nya yang ditunjuk. Selain itu, juga mencakup pelabuhan tangkahan, sentra kegiatan perikanan, area pembenihan ikan, area pembudidayaan ikan, Unit Pengolahan Ikan (UPI), dan/atau kawasan konservasi perairan. 


Mendag: Tidak Ada Alasan Harga Pangan Naik!

"Apabila dalam pelaksanaan pengawasan perikanan ditemukan atau patut diduga adanya tindak pidana perikanan, serta adanya bukti permulaan yang cukup, Pengawas Perikanan wajib menindaklanjuti, dengan menyerahkan kepada penyidik di bidang perikanan untuk diproses lebih lanjut," lanjut Asep.

Adapun dari kondisi lapangan terkini, diketahui bahwa masih banyak berbagai permasalahan yang ditemui, sehingga menghambat kinerja Pengawas Perikanan dalam menangani IUU Fishing di daerah. 

Permasalahan itu antara lain terkait kapasitas kelembagaan dimana sebuah UPT Pangkalan PSDKP yang membawahi beberapa puluh Satker, dan Pos hanya Eselon III dan Satker/Pos yang tidak ada eselonisasinya, meskipun wilayah kerjanya luas dan bahkan meliputi satu  provinsi. 

Kemudian, jumlah personil masih sangat minim. Yang mana di beberapa Satker dan Pos PSDKP hanya memiliki dua atau tiga orang, bahkan terkadang hanya satu orang personil Pengawas Perikanan. 

"Selain itu masih kerap terjadi resistensi pelaksanaan pengawasan di lapangan, seperti penggunaan VMS > 30 GT di Karangsong, dan Kapal-kapal Inka Mina tanpa dokumen," tambah Asep.

Asep juga mengungkapkan, pada tahun 2015 sampai dengan tanggal 29 April 2015 ini, KKP telah memproses sebanyak 62 pelaku illegal fishing. Jumlah itu terdiri dari 28 kapal perikanan Indonesia, dan 34 kapal perikanan asing (KIA). Dari sejumlah 34 KIA tersebut, didominasi oleh KIA Vietnam sebanyak 19 kapal (56%), kemudian Filipina 7 kapal (21%), Thailand 4 kapal (12 %), dan Malaysia 4 kapal (12 %).

Tiga Pilar Utama Pemerintah Sukseskan Upaya Perang Melawan IUU Fishing

Halaman: 
Penulis : Christophorus Aji Saputro