logo


Korban Tindak Kekerasan Militer Myanmar Meningkat, Aktivis Lancarkan Serangan Sampah

Aktivis pro-demokrasi menggelar aksi serangan sampah pada Selasa (30/3) untuk melawan tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak militer terhadap warga sipil Myanmar

30 Maret 2021 16:09 WIB

Pihak keamanan Myanmar terpaksa menggunakan gas air mata untuk membubarkan para pengunjuk rasa
Pihak keamanan Myanmar terpaksa menggunakan gas air mata untuk membubarkan para pengunjuk rasa Al Jazeera

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Gerakan pembangkangan masyarakat sipil terhadap junta militer telah melumpuhkan sebagian besar perekonomian Myanmar. Dalam sebuah taktik baru, kini para pendemo meminta masyarakat untuk membuang sampah di seluruh jalanan utama di sejumlah kota di Myanmar.

"Serangan sampah ini adalah serangan untuk melawan junta (militer)," demikian bunyi sebuah poster yang diunggah di sosial media, dikutip Reuters.

"Semua orang dapat bergabung," tambahnya.


Aktivis HAM Sebut Otoritas Thailand Pukul Mundur Ribuan Pengungsi dari Myanmar

Dari pantauan Reuters, sampah terlihat menumpuk di sejumlah jalanan utama di Yangon pada Selasa (30/3) seiring dengan meningkatnya jumlah korban tewas, yang kini mencapai lebih dari 500 orang, akibat tindak kekerasan yang dilakukan oleh pihak militer.

Pada Senin (29/3), sedikitnya ada 14 masyarakat sipil yang tewas, dimana delapan diantaranya berada di distrik Dagon selatan, kota Yangon.

Seorang warga Dagon selatan mengatakan bahwa pasukan militer telah melakukan aksi penembakan di kawasan tersebut pada Senin malam.

"Ada penembakan sepanjang malam," kata seorang warga yang tidak ingin disebut namanya.

Sementara itu, aksi kudeta dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh junta militer Myanmar sendiri sebenarnya sudah memicu kecaman dari berbagai pihak internasional, termasuk PBB.

Sekertaris Jenderal PBB Antonio Guterres mendesak para petinggi militer Myanmar untuk segera menghentikan tindak kekerasan dan pembunuhan terhadap pendemo serta warga sipil.

Beberapa negara barat juga telah menjatuhkan sanksi simbolik berupa pembekuan aset dan pemblokiran visa terhadap sejumlah petinggi militer Myanmar.

Kamhar Dinilai Sok Tahu Soal Upaya Kudeta Hanura, Ketua DPP: Moeldoko Berpakaian Hanura karena Hormati Ketumnya

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia