logo


Demokrat: Kementrian BUMN Sebaiknya Kurangi Pembelian Vaksin Covid-19

pemerintah harus dapat mengatasi adanya embargo vaksin Covid-19.

29 Maret 2021 11:49 WIB

Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Ketersediaan vaksin Covid-19 terancam tidak mencukupi mengingat adanya embargo dari negara produsen.

Anggota Komisi IX DPR RI, Lucy Kurniasari mengatakan apabila hal itu benar-benar terjadi maka keperluan 15 juta dosis per bulannya untuk vaksinasi tidak akan dapat dipenuhi.

“Hal ini tentu bahwa hal ini akan mengganggu jadwal vaksinasi pada bulan-bulan mendatang,” ujarnya di Jakarta, Senin (29/3/2021).


Tolak Vaksin AstraZeneca karena Haram, Pengasuh Ponpes di Mojokerto: Yang Sudah Terlanjur Istighfar Saja

Dalam hal ini, Lucy menegaskan bahwa pemerintah harus dapat mengatasi adanya embargo vaksin Covid-19.

Menurutnya segala upaya harus dilakukan pemerintah agar tersedia stok vaksin minimal 15 juta dosis perbulannya.

“Untuk itu, pemerintah perlu melakukan lobbi dan negosiasi ke negara produsen agar embargo vaksin Covid-19 ke Indonesia dicabut. Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri harus satu visi agar lobbi dan negosiasinya dapat berjalan efisien dan efektif,” kata dia.

Politisi Partai Demokrat ini berpendapat pembelian vaksin yang selama ini dominan dilakukan Kementerian BUMN, sebaiknya mulai dikurangi dengan memberi porsi lebih besar ke Kementerian Kesehatan.

Hal ini selain lebih proporsional, juga Kementrian Kesehatan pastinya lebih familiar dengan vaksin Covid-19.

Untuk vaksin produk dalam negeri, tentu belum dapat memenuhi kekurangan vaksin bila dilakukan embargo ke Indonesia. Sebab, vaksin Merah Putih masih baru mau melakukan uji klinis tahap tiga. Jadi, masih butuh waktu lebih lama agar vaksin Merah Putih dapat digunakan untuk vaksinasi.

Meski demikian, kami terus mendorong agar vaksin Merah Putih dapat lebih cepat melakukan uji klinis tahap 3. Namun demikian, uji klinis tersebut harus tetap sesuai standar yang ditetapkan WHO.

Pengiriman AstraZeneca ke Indonesia Tertunda, Menkes: Ada Isu India Embargo Vaksin

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar