logo


Kejaksaan Tangani Kasus Hoaks Jaksa Terima Suap Sidang Habib Rizieq, PPP: Itu Kewenangan Polri

Arsul menilai bahwa tidak tepat kejaksaan menangani kasus hoaks ini

23 Maret 2021 09:28 WIB

Sekretaris Jendral Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani,
Sekretaris Jendral Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, Jitunews/Khairul Anwar

"Jadi di satu sisi kami di Komisi III bisa memahami penindakan terhadap kasus tersebut, tapi meminta jangan ada aparatur atau institusi selain penyelidik dan penyidik yang berwenang, turut campur dalam proses yang bukan atau belum menjadi kewenangannya," imbuhnya.

Arsul mengatakan bahwa kerja kejaksaan nantinya dalam tahap penuntutan sedangkan Polri tahap penyelidikan.

"Ya kejaksaan nanti porsi kalo sudah masuk penuntutan, kalo tahap penyelidikan dan penyidikan maka itu kewenangan Polri. Kalo aparat kejaksaan ikut mengambil tindakan apalagi sampai masuk dalam upaya paksa ya itu di luar kewenangan," ucapnya.


Sebut Penyebar Hoaks Jaksa Terima Suap di Sidang HRS Tak Perlu Dijerat UU ITE, PKB: Cukup Klarifikasi

"Terkait dengan kasusnya sendiri, tentu Komisi III mempersilakan kepada penegak hukum untuk meneliti dan memutuskan apakah kasusnya akan diteruskan ke pengadilan atau akan diberlakukan alternatif lain berbasis keadilan restoratif yang diatur dalam SE Kapolri tersebut," imbuhnya.

Ingatkan SE Kapolri, Demokrat Minta Penyebar Hoaks Soal Jaksa Disanksi Ini

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata