logo


Dai Ormas Terlarang Tak Boleh Tampil Saat Ramadan, PKS Peringatkan KPI: Jangan Offside!

KPI berada pada wilayah etis, bukan pada wilayah politis.

23 Maret 2021 08:00 WIB

Bukhori Yusuf
Bukhori Yusuf dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Ketua DPP PKS Bukhori Yusuf menyoroti Surat Edaran KPI Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Siaran pada Bulan Ramadan.

Anggota Komisi VIII DPR RI itu mempersoalkan poin 6 Ketentuan Pelaksanaan huruf (d) yang berbunyi;

“Mengutamakan penggunaan dai/pendakwah kompeten, kredibel, tidak terkait organisasi terlarang sebagaimana telah dinyatakan hukum di Indonesia, dan sesuai dengan standar MUI, serta dalam penyampaian materinya senantiasa menjunjung nilai-nilai Pancasila”.


PKS: Kasus yang Menimpa Rekan-rekan Partai Demokrat Memberi Peringatan

Menurutnya, KPI melampaui batas kewenangannya sebagai lembaga negara yang independen, sebagaimana dalam pasal 7 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

Yusuf lantas meminta KPI agar tak ikut campur dalam kepentingan politik. KPI, seperti amanat UU, harus menempatkan fungsinya sesuai proporsi.

“KPI tidak boleh terkooptasi oleh kepentingan politik kekuasaan. Kewenangan KPI berada pada wilayah etis, bukan pada wilayah politis. Jadi, jangan offside!” tegasnya.

Selain itu, Yusuf menilai SE tersebut justru memicu perpecahan sosial akibat stigmasisasi terhadap dai tertentu.  

PKS: Kudeta Politik Merupakan Cara Awam Berpolitik dan Berbahaya

Halaman: 
Penulis : Iskandar