logo


Kisruh Sidang HRS, KY: Apabila Merendahkan Martabat Hakim Akan Diproses Lebih Lanjut

KY minta publik hormati lembaga peradilan

18 Maret 2021 06:30 WIB

Imam Besar Front Pembela Islam, Rizieq Shihab.
Imam Besar Front Pembela Islam, Rizieq Shihab. REUTERS/Darren Whiteside

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Sidang Habib Rizieq Shihab tekait kasus hasil swab di RS UMMI Bogor berujung ricuh. Kuasa hukum Rizieq marah-marah dan melakukan aksi walkout karena keberatan sidang digelar secara virtual. Sidang pun akhirnya ditunda pada Jumat (19/3/2021).

Sementara itu, Ketua Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata meminta semua pihak mengormati lembaga peradilan. Ia menegaskan bahwa sidang virtual sudah diatur dalam Perma Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Pidana Secara Elektronik yang ditandatangani Ketua Mahkamah Agung (MA) pada 25 September 2020.

"Perihal sidang virtual dilakukan untuk memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi pencari keadilan. Penyesuaian ini adalah mengedepankan aspek kesehatan dan keselamatan para pihak," kata Mukti Fajar seperti di situs resmi KY, Rabu (17/3/2021).


Praperadilan Gugur, Kuasa Hukum: Habib Rizieq Shihab Merasa Dirugikan

Mukti mengatakan bahwa pihaknya mempunyai kewenangan untuk menjaga martabat hakim. Oleh karena itu ia meminta semua pihak menghormati lembaga peradilan.

"KY mengimbau agar publik dapat menghormati lembaga peradilan agar marwah dan kewibawaan lembaga peradilan benar-benar terjaga dengan baik. Publik juga diminta untuk menghormati pengadilan dan profesi hakim," ujarnya.

Lebih lanjut, Mukti mengatakan bahwa pihaknya akan terus memantau jalannya persidangan HRS. Apabila dietmukan perilaku merendahkan martabat hakim, pihaknya akan memproses hal tersebut lebih lanjut.

"Apabila KY menemukan dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim, atau perilaku merendahkan martabat hakim oleh para pihak maka KY akan memproses lebih lanjut," pungkasnya.

Akui Biayai Apartemen dan Mobil Sespri Wanita, Edhy Prabowo: Uang Saya Masih Cukup

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati