logo


Program Rumah DP Rp 0 Disebut Pembohongan Publik, PDIP: Syarat Dinaikan 14 Juta, Ini Program untuk Siapa?

PDIP mempertanyakan siapa sebenarnya sasaran Program Rumah DP Rp 0 tersebut.

16 Maret 2021 08:00 WIB

Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP, Gembong Warsono
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu PDIP, Gembong Warsono

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono turut menanggapi kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang menaikkan batas penghasilan tertinggi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam syarat program Rumah DP Rp 0 naik dari semula Rp 7 juta menjadi 14 juta. Ia menyebut program tersebut merupakan pembongonan publik.

"Itu namanya pembohongan publik. Program ini awalnya untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memiliki hunian yang layak, namun dalam kenyataan, ada persyaratan yang harus dipenuhi pemohon, yakni penghasilan Rp 7 juta ke atas," kata Gembong Warsono kepada wartawan, Senin (15/3/2021).

Gembong menilai tidak ada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang berpenghasilan Rp 14 juta. Ia pun lantas mempertanyakan siapa sebenarnya sasaran Program Rumah DP Rp 0 tersebut.


KPK Tak Perlu Periksa Anies Terkait Kasus Korupsi DP Rp 0, Wagub DKI: Enggak Bisa Kerja Kita Semua

"Berarti program DP 0 rupiah bukan untuk warga MBR, apalagi kalau saat ini syarat itu dinaikkan menjadi Rp 14 juta. Ini program untuk siapa? Lalu di mana keberpihakannya kepada warga MBR?" tanya Gembong.

Lebih lanjut, Gembong mengatakan bahwa persoalan kenaikan batas gaji pemilik rumah DP Rp 0 tidak pernah dibahas di DPRD DKI.

"Nggak (pernah dibahas di DPRD). Itu domain BUMD penerima penugasan," pungkasnya.

Jawab Ketua DPRD, Wagub Tanggapi Keterlibatan Anies dalam Kasus Lahan DP Rp 0

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati
 
×
×