logo


Tak Setuju dengan Tito, PKS Ingatkan Ratusan KPPS Meninggal Dunia Saat Pemilu 2019

PKS menilai akan banyak mudarat jika revisi UU Pemilu tidak dilanjutkan

16 Maret 2021 05:00 WIB

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera Jitunews/Latiko Aldilla Dirga

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mendukung penyelenggaran pilkada serentak dilakukan pada tahun 2024. Selain itu, ia juga menegaskan bahwa revisi UU Pemilu akan dilakukan setelah Pilkada 2024.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Mardani Ali Sera mengatakan bahwa pihaknya menginginkan agar revisi UU Pemilu dilakukan pada tahun ini. Ia menilai akan ada mudarat apabila revisi UU Pemilu dilakukan setelah Pilkada 2024.

"PKS yang oposisi nilai banyak mudarat jika revisi (UU Pemilu) tak dilanjutkan," kata Mardani Ali Sera saat rapat dengar pendapat Komisi II dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, KPU, Bawaslu dan DKPP di Kompleks Senayan, Jakarta, Senin (15/3/2021).


PKS: Hati-hati Pak Jokowi terhadap Orang-orang yang Ngambil Muka atau Menjerumuskan

Mardani menyebutkan salah satu mudarat apabila revisi UU Pemilu tidak dilanjutkan yaitu akan banyak penunjukan pejabat (Pj) kepala daerah. Ia menilai penunjukan Pj kepala daerah hanya akan mengabaikan hak politik rakyat.

Selain itu, ia memprediksikan akan banyak anggota KPPS yang menjadi korban pemilu lantaran beban kerja yang banyak. Ia lantas mencontohkan saat pileg dan pilpres tahun 2019 yang bersamaan, sedikitnya 700 anggota KPPS meninggal dunia karena kelelahan.

"Musibah ratusan KPPS bisa terjadi kembali kalau kita enggak merevisi UU pemilu," pungkasnya.

Pilkada Serentak Tetap Digelar 2024, Tito: Kalau 2022, 2023 Isinya Pemenangan Bukan Pembangunan

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati
 
×
×