logo


KLB Demokrat Dikaitkan dengan Isu 3 Periode, Yusril: Saya Tidak Percaya dengan Analisis Ini

Yusril menyebut ada pengamat yang menilai KLB Demokrat dikaitkan dengan isu presiden tiga periode.

15 Maret 2021 20:45 WIB

Yusril Ihza Mahendra.
Yusril Ihza Mahendra. Jitunews/Latiko Aldilla Dirga

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, menyebut ada pengamat yang menilai kongres luar biasa (KLB) Demokrat dikaitkan dengan isu presiden tiga periode.

"Pendapat pengamat politik asing dan dalam negeri yang memaknai KLB Partai Demokrat dan ditunjuknya Moeldoko sebagai ketum Partai Demokrat sebagai bagian dari rencana untuk menguasai MPR dalam rangka amandemen Pasal 7 UUD 45. Saya tidak percaya dengan analisis ini," kata Yusril dalam keterangannya, Senin (15/3).

Yusril mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo tidak bisa dituding mendukung kudeta Partai Demokrat yang dikaitkan dengan KSP Moeldoko.


Soal Presiden 3 Periode, Pengamat: Amien Rais Menepis Image Dia Sudah Merapat ke Istana

"Apakah Jokowi mendukung langkah Moeldoko atau tidak, kita belum tahu. Apakah betul Jokowi punya niat mau jadi presiden tiga periode, kita juga belum tahu. Rasa curiga yang mendasari analisa spekulatif ini terlalu besar," ucap Yusril.

"Biarlah dalam beberapa hari ke depan ini kita akan melihat apakah analisa itu benar atau tidak. Waktu juga yang menentukan," lanjutnya.

Yusril mengatakan bahwa amendemen UU 45 (1999) yang mengubah Pasal 7 UUD 1945 terkait masa jabatan presiden dan wapres menutup peluang masa jabatan menjadi tiga periode.

"Perubahan UUD memang bisa terjadi melalui 'konvensi ketatanegaraan'. Teks sebuah pasal tidak berubah, tetapi praktiknya berbeda dengan apa yang diatur di dalam teks. Contohnya adalah ketika sistem pemerintahan kita berubah dalam praktik dari sistem Presidensial ke sistem Parlementer pada bulan Oktober 1945. Perubahan itu dilakukan tanpa amendemen UUD, namun dalam praktiknya perubahan itu berjalan dan diterima oleh rakyat," ucap Yusril.

"Namun, di zaman sekarang nampaknya akan sulit untuk menciptakan konvensi semacam itu, mengingat banyak faktor: trauma langgengnya kekuasaan di tangan 1 orang dan derasnya suara oposisi, baik di dalam badan-badan perwakilan maupun di luarnya. Apalagi di zaman kebebasan berekspresi dan kebebasan media sekarang ini, penolakan masa jabatan presiden menjadi tiga periode berdasarkan konvensi akan menghadapi tantangan yang cukup berat," imbuh dia.

Soal Presiden 3 Periode, Jokowi: Saya Tidak Ada Niat

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata