logo


Kuasa Hukum Demokrat Dinilai Mengada-ada Soal Brutalitas Era Jokowi, KSP Beri Penjelasan Ini

Donni menilai Demokrat terlalu jauh membawa nama Jokowi dalam persoalan KLB Demokrat

13 Maret 2021 11:33 WIB

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian Ist

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP), Donny Gahral Adian turut menanggapi pernyataan salah stau kuasa hukum Partai Demokrat Bambang Widjojanto (BW) yang berbicara soal brutalitas di era Jokowi. Menurutnya, pernyataan BW tidak beralasan.

"Terlalu jauh, tidak beralasan, mengada-ada," kata Donny Gahral Adian seperti dilansir detikcom, Sabtu (13/3/2021).

Donni menilai Demokrat terlalu jauh membawa nama Jokowi dalam persoalan KLB Demokrat. Ia menyebut KLB Demokrat adalah urusan Menkumham Yasonna Laoly. Namun ia menegaskan bahwa sampai saat ini pihak penyelenggara belum mendaftarkan hasil KLB ke Kemenkumham.


Narasi Hanya Itu-itu Saja, Partai Demokrat Sebut Kubu Moeldoko Sengaja Ulur Waktu untuk Siapkan Siasat Licik

"KLB kan belum didaftarkan, belum melalui proses validasi dari Kemenkum HAM. Tidak ada hubungan dengan Pak Jokowi. Urusan ini cukup di tangan Pak Yasonna Laoly sebagai Menkum HAM," ujarnya.

Sebelumnya, BW meminta agar pemerintah tidak mengakomodasi pihak-pihak yang terkait dengan KLB Deli Serdang. Menurutnya, akan muncul brutalitas demokratif apabila pemerintah mengakomodasinya.

"Tadi ada yang menarik Mas Zaky kemukakan, konstitusi partai tuh diinjak-injak. Kalau kemudian ini diakomodasi, difasilitasi, tindakan-tindakan seperti ini, ini bukan sekadar abal-abal, ini brutalitas, brutalitas demokratif terjadi di negara ini pada periode kepemimpinannya Pak Jokowi," ujar BW kepada wartawan, Jumat (12/3/2021).

 

Hari Ini Andi Mallarangeng Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Apa Substansi Laporannya?

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati