logo


Firman Soebagyo: Fraksi Golkar Tolak RUU Minol dan RUU PRT

Fraksi Partai Golkar diwakili Kapoksi Baleg, Firman Soebagyo menyampaikan pandangan mini fraksi dan sikapnya terkait dengan beberapa RUU yang sudah dibahas final oleh Baleg pada 14 Januari 2021 lalu tentang prolegnas prioritas tahun 2021

10 Maret 2021 13:22 WIB

Politisi Partai Golkar, Firman Soebagyo
Politisi Partai Golkar, Firman Soebagyo dpr.go.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Penyempurnaan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021 telah ditetapkan Badan Legislasi (Baleg) DPR besama Pemerintah diwakili Menkumham.

Fraksi Partai Golkar diwakili Kapoksi Baleg, Firman Soebagyo menyampaikan pandangan mini fraksi dan sikapnya terkait dengan beberapa RUU yang sudah dibahas final oleh Baleg pada 14 Januari 2021 lalu tentang prolegnas prioritas tahun 2021 sebagai berikut.

Pertama, Fraksi Partai Golkar tegas menolak RUU Minuman Berakohol (Minol) dilanjutkan dalam Prolegnas prioritas 2021 karena sebelumnya RUU ini sempat ditentang oleh masyarakat dan menegaskan pernyataan Jokowi beberapa waktu lalu tentang pemcabutan Perpres yang mengatur minuman beralkohol intuk itu FPG mengusulkan dan menolak RUU ini dan tidak dilanjutkan masuk dalam prolegnas 2021.


Sidang Paripurna DPR, 236 Anggota Dewan Bolos

"Fraksi Partai Golkar menolak RUU Minol, karena RUU Minol telah terjadi kontroversi di masyarakat,alim ulama dan tokoh agama. Terlebih, Pemerintah juga telah mencabut dan membatalkan perpres yang disampaikan presiden Jokowi tentang Minol," kata Firman dalam keterangannya, Rabu (10/3/2021).

Selanjutnya, Fraksi Partai Golkar menolak RUU Pembantu Rumah Tangga (PRT). Firman beralasan penolakan RUU ini karena didasarkan argumentasi kuat, bahwa pembantu rumah tangga di Indonesia masih menganut budaya kekerabatan atau gotong royong dan kalau diformalkan dan diatur dalam UU maka budaya kekerabatan dan gotong royong yang merupakan ciri khas sosial budaya bangsa indonesia dengan lahirnya UU ini akan merusak tatanan budaya bangsa sudah yang sudah membudaya sejak dahulu kala.

Selain itu, terkait dengan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yg telah diubah menjadi RUU BPIP inisatif pemerintah. Firman menyampaikan fraksinya menfukung dengan catatan khusus jika memang RUU ini masih tetap masuk dalam Prolegnas prioritas 2021, tentang RUU HIP yang kini diubah menjadi RUU BPIP tersebut hanya mengatur tentang penguatan kelembagan.

"Namun, bilamana dalam RUU BPIP inisatif pemerintah tersebut masih mengatur tentang sektoral dan subtansi seperti dalam RUU HIP sebelumnya, maka kami menyatakan tegas menolak dan membatalkan persetunjuan terhadap RUU BIP tersebut," kata dia.

Selain itu, Fraksi Partai Golkar mengusulkan usulan RUU baru tentang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) masuk dalam Prolegnas Prioritas 021, untuk menggantikan RUU Pemilu yang sudah disepakati untuk dicabut atau dibatalkan dalam Prolegnas 021 tersebut.

"Alhamdulilah, ketika kami mengusulkan RUU KUP masuk prolegnas prioritas 2021 menggantikan RUU Pemilu yang sudah dicabut, dandisambut baik oleh Pemerintah dan mendukung dan disetujui secara aklamasi seluruh fraksi," terang Waketum DPN SOKSI ini.

Firman menambahkan dalam Prolegnas Prioritas 2021 ini, Fraksinya juga kembali mendesak agar segera kembali dibahasnya UU Narkotika sebelumnya sudah disinggung Presiden Jokowi.

"Kenapa kami mendesak UU Narkotika segera dibahas? Karena Presiden telah berkali-kali menyatakan Indonesia sudah darurat narkoba dan ini terbukti maraknya penyelundupan dan penangkapan peredaran narkoba oleh Polri, BNN maupun Bea Cukai," tegasnya.

Dengan demikian, Firman menilai, RUU prolegnas 2021 telah disepakati sebanyak 33 RUU terdiri dari 21 RUU usulan DPR RI, 10 RUU usulan pemerintah dan 2 RUU usulan DPD RI.

Tok, Revisi UU MD3 Disepakati Masuk Prolegnas 2016

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar