logo


Jokowi Kerap Keluarkan Pernyataan Blunder, Pengamat: Kepercayaan Masyarakat Bisa Turun

Hal itu seharusnya tidak boleh terjadi bila ring satu Presiden sangat selektif terhadap semua hal yang keluar dari istana

9 Maret 2021 12:17 WIB

Presiden Joko Widodo meninjau kawasan Food Estate di Bukit Ngora Lenang, Lai Patedang, Desa Makata Keri, Kecamatan Katiku Tana, Kabupaten Sumba Tengah, Selasa (23/2/2020)
Presiden Joko Widodo meninjau kawasan Food Estate di Bukit Ngora Lenang, Lai Patedang, Desa Makata Keri, Kecamatan Katiku Tana, Kabupaten Sumba Tengah, Selasa (23/2/2020) Kementerian PUPR

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Presiden Joko Widodo belakangan ini melakukan blunder. Setidaknya blunder tersebut terjadi dalam kasus Perpres Miras dan pernyataannya benci produk asing.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga menilai hal itu seharusnya tidak boleh terjadi bila ring satu Presiden sangat selektif terhadap semua hal yang keluar dari istana.

“Mereka ini harus mempertimbangkan secara komprehensif dan integratif setiap kebijakan yang akan diambil Presiden Jokowi. Bahkan idealnya harus didukung kajian intelijen dan analisis situasi nasional dan global,” ujarnya di Jakarta, Selasa (9/3/2021).


Unggah Foto Bersama Keluarga Jokowi, Ibunda Felicia: Gusti Ora Sare

Hal yang sama juga berlaku pada pidato dan pernyataan presiden yang ditujukan untuk konsumsi publik. Semuanya harus disaring sehingga yang keluar dari presiden sangat terukur dan dampaknya sudah dapat diperhitungkan sebelumnya.

“Jadi, kalau Presiden melakukan blunder dalam kebijakan dan pernyataan, maka dapat diduga orang-orang di ring satu presiden bekerja tidak maksimal atau tidak menutup kemungkinan mereka memiliki agenda masing-masing,” kata Jamiluddin.

Dia mengatakan dalam komunikasi politik, blunder seperti itu tentu dapat menimbulkan ketidakpastian di masyarakat. Dalam setiap ketidakpastian akan memunculkan kebingungan.

Menurutnya dalam situasi demikian akan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada presiden. Padahal kepercayaan masyarakat sangat dibutuhkan sebagai prasyarat dipatuhinya suatu kebijakan dan diikutinya pernyataannya pimpinan.

“Kalau masyarakat sudah tidak percaya, dikhawatirkan kepatuhan masyarakat akan turun drastis. Hal ini tentu sangat berbahaya manakala rakyat sudah tidak lagi mengikuti kebijakan dan pernyataan presidennya,” kata dia.

“Jadi, presiden harus mengevaluasi orang-orang di ring satunya, agar hal-hal blunder seperti itu tidak terulang kembali,” pungkasnya.

Kisruh Demokrat Dinilai Musibah Bagi Demokrasi Indonesia, PKS: Pak Jokowi Ditunggu Aksinya Segera!

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar