logo


Minta Pemerintah Bantu Warteg, PDIP: Sebagai Wujud Keberpihakan Negara Kepada Rakyatnya

Jika itu dilakukan, kata dia, para pelaku usaha warteg setidaknya bisa bernapas lega dan tidak lagi gundah memikirkan ancaman kebangkrutan.

8 Maret 2021 14:58 WIB

Warga membeli gorengan di salah satu warung di Jakarta.
Warga membeli gorengan di salah satu warung di Jakarta. dok. Jitunews

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto mengatakan pemerintah perlu melakukan penanganan serius guna menyelamatkan keberlangsungan usaha warung Tegal (Warteg) dan pedagang kaki lima menyusul memburuknya situasi ekonomi akibat Pandemi Covid-19.

"Misalnya saja Pemerintah melalui Kementerian BUMN melibatkan para pelaku usaha warteg dalam menyediakan kebutuhan sehari-hari di Kementerian BUMN dan BUMN-BUMN, misal kalau ada rapat-rapat di BUMN-BUMN konsumsinya yang sediakan warteg. Tentu langkah ini akan menyelamatkan saudara-saudara kita dari ancaman kebangkrutan," ujar Darmadi di Jakarta, Senin (8/3/2021).

Jika itu dilakukan, kata dia, para pelaku usaha warteg setidaknya bisa bernapas lega dan tidak lagi gundah memikirkan ancaman kebangkrutan.


Berani Mengubah Arah Bisnis

"Bayangkan BUMN beserta anak cucu usahanya yang mencapai tujuh ribuan itu, jika digerakkan membantu usaha warteg, pasti akan berdampak positif. Dan itu menandakan bahwa negara hadir ditengah rakyatnya," tegasnya.

Selain itu, kata Darmadi, membantu para pelaku usaha warteg sebagai wujud keberpihakan negara terhadap rakyatnya.

"Apalagi pak Presiden Jokowi sudah tegas mengatakan bahwa kita harus cintai produk dalam negeri. Jangan lagi di meja-meja kantor BUMN itu tersaji hidangan produk luar tapi sudah saatnya hidangan-hidangan yang tersedia asli hasil karya anak bangsa. Makanan anak bangsa gak kalah menarik dengan makanan luar kok," lirih dia.

Darmadi juga menekankan agar Menteri BUMN bila perlu membuat kebijakan agar jajarannya mulai menyediakan konsumsi dari para pelaku usaha warteg.

"Bila perlu pak menteri BUMN bikin surat edaran yang isinya menekankan agar kebutuhan konsumsi di kementerian BUMN maupun di BUMN-BUMN harus berasal dari para pelaku usaha warteg. Ini sebagai wujud keberpihakan negara terhadap rakyatnya dan konteks pemerataan ekonomi sebagai bagian dari demokrasi jadi bisa dirasakan semuanya," pungkasnya.

Sebelumnya Ketua Komunitas Warteg Nusantara (Kowantara) Mukroni mengungkapkan, banyak para pelaku usaha warteg yang terancam bangkrut imbas Covid-19.

"Kowantara ini terdiri dari 50000 anggota warteg. 20% anggota kami bangkrut di 2020. Dan tak tertutup kemungkinan banyak yang akan gulung tikar juga di 2021," ungkap Mukroni saat audiensi dengan Darmadi Durianto Anggota Komisi VI DPR RI diruang Fraksi PDIP kompleks parlemen Jakarta, Jumat (05/03/2021).

Untuk itu, kata Mukroni dalam kesempatan tersebut, meminta agar Pemerintah memperhatikan nasib mereka.

"Saya harap Pemerintah membantu kesulitan yang tengah kami hadapi. Kami harap Pemerintah setidaknya dapat menggenjot daya beli masyarakat agar berefek kepada kelancaran usaha kami. Keberpihakan Pemerintah sangat kami harapkan sebagai wujud bahwa negara hadir ditengah rakyatnya," lirih dia.

Harapan Besar Pembuat Tahu Kecil

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar