logo


Harus Netral Soal Demokrat, Prof Jimly Sebut Pemerintah Bisa Tempuh Dua Hal Ini

Pertama, kepengurusan hasil KLB tidak disahkan. Kedua, cari pengganti Moeldoko di kursi KSP.

8 Maret 2021 07:00 WIB

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie.
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie. Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI), Prof Jimly Asshiddiqie menilai pemerintah harus bersikap netral dalam menanggapi gonjang-ganjing Partai Demokrat.

Hal itu menyusul dualisme kepengurusan Partai Demokrat usai ditetapkannya Moeldoko sebagai ketua umum lewat KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (5/3).

Menurutnya, pemerintah bisa melakukan dua hal. Pertama, tidak memberikan pengesahan terhadap kepengurusan dari hasil KLB Deli Serdang.


Mahfud Bandingkan KLB Demokrat dengan Konflik PKB, Herzaky: Penjelasannya Berputar-putar

“Kalau pemerintah hendak memastikan sikap netralnya, bisa saja pemerintah (1) tidak mengesahkan pendaftaran pengurus ‘KLB’ tersebut,” cuitnya lewat akun Twitter @JimlyAs, dikutip Senin (8/3).

Kedua, Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera mengangkat Kepala Staf Presiden (KSP) baru untuk menggantikan Moeldoko.

“Presiden angkat KSP baru untuk gantikan Moeldoko sebagaimana mestinya,” lanjutnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu menilai sikap pemerintah seperti yang disampaikan Menko Mahfud Md sudah tepat. Jimly menekankan perlunya mempertahankan integritas demokrasi di Indonesia.

“Sikap yang memang sudah semestinya begitu untuk menjaga kualitas dan integritas demokrasi Pancasila,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan pemerintah tidak bisa melarang KLB di Deli Serdang karena urusan internal Partai Demokrat. Dia mengatakan, pemerintah baru akan bertindak setelah hasil KLB itu didaftarkan ke Kemenkumham untuk diteliti keabsahannya.

Tolak Ajakan Kudeta AHY, Gatot Nurmantyo: Saya Dibesarkan oleh Pak SBY, Terus Mencongkel Anaknya?

Halaman: 
Penulis : Iskandar