logo


Pemerintah Serba Salah Terkait KLB PD, Mahfud Md: Secara Opini Tidak Sah, Tapi...

Mahfud Md sebut pemerintah belum bisa bersikap terkait KLB Demokrat karena belum ada laporan resmi

7 Maret 2021 04:30 WIB

Mahfud MD
Mahfud MD voi.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat (PD) di Deli Serdang tidak memiliki masalah hukum. Pasalnya, sampai saat ini belum ada laporan resmi ke pemeritah terkait KLB. Ia pun menegaskan bahwa PD saat ini masih dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

"Jadi nggak ada masalah hukum, sekarang pengurusnya yang resmi di kantor pemerintah itu adalah AHY putra Susilo Bambang Yudhoyono," kata Mahfud Md melalui rekaman video kepada wartawan, Sabtu (6/3/2021).

Mahfud mengatakan bahwa pemerintah belum menganggap terjadi KLB PD. Ia menegaskan bahwa sebuah KLB harus miliki pemberitahuan resmi.


KLB Itu Urusan Internal Partai Demokrat, Mahfud Md Tegaskan Pemerintah Tak Intervensi

"Sampai dengan saat ini, ini pemerintah itu menganggap belum ada kasus KLB Partai Demokrat, karena kan kalau KLB mestinya ada pemberitahuan resmi sebagai KLB, pengurusnya siapa. Sehingga yang ada di Medan itu kita anggap sebagai temu kader yang itu tidak bisa dihalangi," tuturnya.

Lebih lanjut, Mahfud merasa pemerintah berada di dalam posisi serba salah terkait KLB PD. Ia mengatakan bahwa pemerintah bisa memutuskan sah atau tidak sahnya KLB setelah menerima laporan.

"Sehingga kalau ada perkembangan baru nanti misal dari KLB atau misalnya dari kelompok yang menyatakan di Deli Serdang itu lalu melapor ini hasilnya, baru pemerintah menilai apakah ini sah atau tidak, sesuaikan undang-undang atau tidak sesuai AD/ART atau tidak penyelenggaranya siapa baru kita nilai nanti," ucapnya

"Nanti pemerintah akan memutuskan oh ini sah, oh ini tidak sah, dan seterusnya. Nanti silakan pemerintah akan berpedoman pada aturan-aturan. Kalau ada masalah internal partai seperti itu pemerintah memang dihadapkan pada serba sulit untuk bersikap apakah ini akan dilarang atau tidak, secara opini kita mendengar oh ini tidak sah. Tapi secara hukum tidak bisa kita lalu menyatakan ini sah tidak sah, sebelum ada data dokumen resmi," pungkasnya.

SBY Percaya Jokowi Arif Sikapi Kudeta Demokrat, Begini Tanggapan Annisa Pohan

Halaman: 
Penulis : Trisna Susilowati