logo


Soal KLB Partai Demokrat di Sumut, Mahfud Md: Pemerintah Tak Bisa Melarang

Pemerintah menilai kejadian KLB di Deli Serdang merupakan masalah internal Partai Demokrat.

6 Maret 2021 12:15 WIB

Mahfud MD
Mahfud MD voi.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko telah dipilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa (KLB) yang diselenggarakan di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (5/3/2021).

Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan bahwa pemerintah tidak bisa melarang atau mendorong KLB tersebut.

"Sesuai UU 9/98 Pemerintah tak bisa melarang atau mendorong kegiatan yang mengatasnamakan kader Partai Demokrat di Deliserdang," kata Mahfud melalui akun Twitternya, Sabtu (6/3).


Denny: Saya Yakin Bentar Lagi Moeldoko Akan Letakkan Jabatan di KSP

Mahfud kemudian menyamakan sikap Presiden Megawati Soekarnoputri dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait masalah partai politik.

"Sama dengan yang menjadi sikap Pemerintahan Bu Mega pd saat Matori Abdul Jalil (2020) mengambil PKB dari Gus Dur yang kemudian Matori kalah di Pengadilan (2003)," sebutnya.

"Saat itu Bu Mega tak melarang atau pun mendorong karena secara hukum hal itu masalah internal PKB. Sama juga dengan sikap Pemerintahan Pak SBY ketika (2008) tidak melakukan pelarangan saat ada PKB versi Parung (Gus Dur) dan versi Ancol (Cak Imin). Alasannya, itu urusan internal parpol," lanjut @mohmahfudmd.

Mahfud mengatakan bahwa pemerintah menilai kejadian KLB di Deli Serdang merupakan masalah internal Partai Demokrat.

"Bagi Pemerintah sekarang ini peristiwa Deli Serdang merupakan masalah internal PD. Bukan (minimal belum) menjadi masalah hukum. Sebab blm ada laporan atau permintaan legalitas hukum baru kepada Pemerintah dari Partai Demokrat. Pemerintah sekarang hanya menangani sudut keamanan, bukan legalitas partai," pungkasnya.

Politikus Demokrat: KLB Bukan Hanya Abal-abal tapi Gaib.

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata