logo


Korban Banjir DKI Jakarta Minta Ganti Rugi, Gerindra: Sudah Bau-bau Politik

Warga DKI Jakarta yang menjadi korban banjir menuntut ganti rugi ke Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp2 miliar.

6 Maret 2021 10:30 WIB


JAKARTA, JITUNEWS.COM - Warga DKI Jakarta yang menjadi korban banjir menuntut ganti rugi ke Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp2 miliar. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra, M Taufik, mengatakan bahwa tuntutan ganti rugi harus ke pengadilan.

"Sekarang kalau nuntut ganti rugi ngapain ke Balai Kota? Pengadilan dong, itu aja udah keliatan arahnya apa gitu loh. Dilihat dulu tuntutannya kayak apa, seperti apa legal standing, kuat apa enggak, makanya ke pengadilan jangan ke balai kota, kalau ke balai kota demonstrasi namanya," kata Taufik seperti diberitakan Detikcom, Sabtu (6/3).

Menurutnya, tuntutan tersebut adalah hak masyarakat. Taufik menilai jika tindakan diawali dengan ke balai kota artinya ada motif politik.


Ma'ruf Amin Kaget Tahu Aturan Investasi Miras, Ini Tanggapan Fadli Zon

"Itu hak publik, cuma kalau mau menuntut lewat jalurnya, kalau sudah diawali ke balai kota itu sudah bukan masalah materi, itu sudah bau-bau politik gitu loh. Pengadilan aja, ini kan logika sederhana urusan hukum, pengadilan lalu menuntut, kalau datang ke balai kota, emang balai kota bisa langsung ganti? Atas perintah siapa mengganti?" ucap Taufik.

"Gini orang ngomongin banjir harusnya ada ukurannya, kalau saya, saya mengatakan jauh lebih bagus penanganan sekarang, apa buktinya? Yang terdampak banjir jauh lebih sedikit, itu ukuran keberhasilan, mau apa kek caranya dan bentuknya, yang penting rakyat nggak kebanjiran, kalau mau ukur seberapa besar, itu baru objektif, yang tedampak sedikit," pungkasnya.

Sebelumnya, tim kuasa hukum korban banjir mendatangi Balai Kota untuk mengajukan keberatan terkait penanganan banjir 2021 yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

"Minta ganti rugi. Tapi di luar itu RPJMD harus dilaksanakan supaya tidak terulang normalisasi sungai harus dilaksanakan. RPJMD itu adalah perintah hukum ya, yang untuk kepala daerah untuk dilaksanakan," kata Juru Bicara Tim Advokasi Solidaritas Untuk Korban Banjir Sugeng Teguh Santoso, Jumat (5/3).

Warga Karawang Terpapar Corona B117, Gerindra Minta Percepat Vaksinasi

Halaman: 
Penulis : Aurora Denata