logo


Dewan HAM PBB Minta Sanksi yang Lebih Berat untuk Militer Myanmar

Aksi kekerasan terhadap warga sipil yang dilakukan oleh pihak militer sejak mengambil alih pemerintahan Myanmar telah memicu kemarahan dari berbagai pihak, termasuk komunitas internasional.

5 Maret 2021 17:37 WIB

Pihak keamanan Myanmar terpaksa menggunakan gas air mata untuk membubarkan para pengunjuk rasa
Pihak keamanan Myanmar terpaksa menggunakan gas air mata untuk membubarkan para pengunjuk rasa Al Jazeera

JENEWA, JITUNEWS.COM - Perwakilan Dewan HAM PBB yang ditugaskan untuk Myanmar Thomas Adrews pada Kamis (4/3) mengatakan bahwa militer Myanmar telah melakukan tindak kekerasan terhadap rakyat sipil seperti penembakan, pemukulan dan secara sepihak menangkap para pengunjuk rasa sejak mereka mengambil alih pemerintahan negara tersebut pada Februari lalu.

Thomas juga mendesak Dewan Keamanan PBB untuk menjatuhkan sanksi yang lebih keras terhadap Myanmar berupa embargo senjata dan sanksi ekonomi serta meminta Mahkamah Pidana Internasional untuk mengadili pihak militer atas tindakan tersebut.

Dalam sebuah laporan yang ia tujukan untuk Dewan HAM PBB di Jenewa, Thomas juga meminta negara-negara lain untuk menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan Myanmar yang dikuasai oleh pihak militer.


Militer Myanmar Lakukan Kekerasan terhadap Warga Sipil, Menlu Singapura: Memalukan

Kepala Dewan HAM PBB Michelle Bachelet mengatakan bahwa lebih dari 1.700 warga sipil Myanmar dan 29 jurnalis, sudah ditangkap dan ditahan oleh pihak militer.

"Militer Myanmar harus berhenti membunuh dan menangkap para pengunjuk rasa," kata Bachelet dalam pernyataan tertulis dikutip Al Jazeera.

Sementara itu, para aktivis Myanmar mengatakan bahwa mereka tidak akan menerima pemerintahan militer ataupun pemerintahan baru, dan akan tetap meminta agar Aung San Suu Kyi untuk dibebaskan dan diakui sebagai pemenang pemilu yang digelar November lalu.

"Kami tahu bahwa kami bisa saja tertembak dan tewas dengan lima peluru tapi tidak ada artinya tetap hidup dibawah junta (militer)," kata seorang aktivis Myanmar Maung Saungkha kepada Reuters.

Lakukan Kejahatan Perang, PBB Minta Pasukan Eritrea Keluar dari Ethiopia

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia