logo


Daftar Lembaga Myanmar yang Dapat Sanksi dari AS Semakin Panjang

Dua lembaga kementerian Myanmar dan dua perusahaan milik mereka masuk ke dalam daftar penerima sanksi AS

5 Maret 2021 16:02 WIB

Pemimpin Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing
Pemimpin Militer Myanmar Jenderal Min Aung Hlaing RT.com

WASHINGTON, JITUNEWS.COM - Kementerian Perdagangan Amerika Serikat pada Kamis (4/3) telah memasukkan Kementerian Pertahanan Myanmar dan dua perusahaan yang dikendalikan oleh pihak militer Myanmar ke dalam daftar penerima sanksi sebagai imbas dari meningkatnya tindak kekerasan terhadap warga sipil yang memprotes aksi kudeta pemerintahan di negara Asia Tenggara tersebut.

"Tindakan (pemberian sanksi) ini melarang semua ekspor komoditas tertentu sesuai aturan EAR (aturan administrasi ekspor AS) kepada Kementerian Pertahanan dan Kementerian Dalam Negeri Myanmar, dan sejumlah entitas yang bertanggung jawab atas aksi kudeta, serta dua entitas komersial yang menjadi milik dan dioperasikan oleh Kementerian Pertahanan Myanmar," kata Kementerian Perdagangan AS dalam siaran persnya.

Kemendag AS juga telah meningkatkan pembatasan ekspor ke Myanmar, khususnya untuk komoditas militer.


Menlu AS Sebut Ancaman Terbesar bagi Dunia Internasional adalah China

Pada awal Februari lalu, pihak militer sudah menangkap dan menahan tokoh pemimpin pemerintahan Myanmar, termasuk Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myint, beserta 400 tokoh anggota parlemen. Aksi kudeta tersebut mendapat kecaman dari berbagai pihak, baik internasional maupun warga masyarakat Myanmar.

Besarnya aksi protes yang dilakukan oleh warga sipil membuat pihak militer Myanmar terpaksa menggunakan tindak kekerasan untuk membubarkannya. Alhasil, korban tewas dari pihak warga sipil terus berjatuhan.

Gunakan Tik Tok untuk Ancam Warga, Militer Myanmar: Saya Akan Menembak Kepala Anda

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia