logo


Didik Mukrianto Tegaskan KLB di Sibolangit Ilegal

Menurutnya jika benar ada upaya Gerakan Pengambilalihan Kepimpinan Partai Demokrat (GPK PD) dengan mekanisme Kongres Luar Biasa (KLB) maka dapat dipastikan bahwa gerakan tersebut adalah gerakan yang Illegal.

5 Maret 2021 13:56 WIB

Didik Mukrianto.
Didik Mukrianto. demokrat.or.id

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Kepala Deptartemen Hukum dan HAM Partai Demokrat, Didik Mukrianto menanggapi adanya Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dilakukan oleh senior kader Partai Demokrat yang sudah dipecat di The Hill Hotel & Resort, Sibolangit, Deliserdang, Sumut.

Menurutnya jika benar ada upaya Gerakan Pengambilalihan Kepimpinan Partai Demokrat (GPK PD) dengan mekanisme Kongres Luar Biasa (KLB) maka dapat dipastikan bahwa gerakan tersebut adalah gerakan yang Illegal.

Menurutnya meski KLB adalah salah satu forum yang konstitusional, namun bila ada pihak-pihak yang ingin melakukan KLB maka dapat dipastikan bahwa gerakan itu Inkonstitusional.


Pendiri Partai Demokrat Sebut 4 Caketum, Siapa Saja?

“Karena sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat pelaksanaan KLB hanya dapat dilaksanakan atas permintaan Majelis Tinggi Partai atau minimal 2/3 jumlah DPD dan 1/2 jumlah DPC dan disetujui oleh Majelis Tinggi Partai,” ujarnya di Jakarta, Jumat (5/3/2021).

“Saat ini DPD dan DPC se Indonesia tetap solid bersama Ketum AHY dan tegas menolak KLB. Belum lagi Majelis Tinggi tidak mungkin dan tidak pernah mengeluarkan persetujuan apapun terkait dengan pelaksanaan KLB tersebut. Mustahil KLB dapat dilakukan,” imbuhnya.

Berdasarkan hal tersebut, jika seandainya KLB itu dipaksakan dan dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak mempunyai hak serta kewenangan secara sah, apalagi dilakukan oleh dan melibatkan pihak eksternal, maka bukan hanya melanggar hukum tapi lebih jauh dari itu, bisa membahayakan tatanan demokrasi.

“Pemerkosaan hukum dan demokrasi demikian harus dihentikan dan dibubarkan karena selain menciderai prinsip negara hukum yang demokratis seperti Indonesia, juga bisa membuat kerusakan permanen dalam tatanan demokrasi dan membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara,” kata Didik.

“Dalam kondisi demikian Negara dan pemerintah harusnya hadir melindungi pihak-pihak yang sah secara hukum, menegakkan keadilan dan menindak pihak-pihak yang sengaja melakukan perusakan,” imbuhnya.

Demikian juga Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka mengemban tugas dan tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, maka harus memberikan pengayoman serta menegakkan hukum harus segera mengambil langkah-langkah kongkret untuk membubarkan acara yang nyata-nyata dilakukan secara Illegal.

“Apalagi berdasar konfirmasi dari pihak kami, acara tersebut tidak mengantongi ijin keramaian dari Mabes Polri maupun Polda Sumut,” tuturnya.

Lebih lanjut, kata Didik, jikalau nantinya KLB Ilegal dan Inkonstitusional itu didaftarkan ke Kemenkumham, Menkumham harus tegas menolaknya.

“Hal ini dikarenakan AD/ART Hasil Kongres V tahun 2020 sudah disahkan oleh Kemenkumham dan demi hukum Kemenkumham sudah memahami sepenuhnya standing aturan maupun struktur personalianya,” kata Didik.

“Belum lagi pada tanggal 4 Maret 2021 surat DPP Partai Demokrat sudah diterima Kemenkumham terkait dengan standing perencaan dan pelaksanaan KLB yang Illegal dan Inkonstitusional. Dengan dalih apapun, Menkumham secara akal dan logika sehat mestinya tidak akan menerima, dan harusnya dengan tegas menolak hasil-hasil KLB,” pungkasnya.

Khawatir Ada Pertumpahan Darah di KLB Demokrat, Andi Arief Minta Mahfud Md Turun Tangan

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar