logo


Kasus Suap Pegawai DJP, PKS: Harus Ada Evaluasi Menyeluruh

Dugaan kasus ini harus diusut secara tuntas, sangat disayangkan ada suap pajak disaat realisasi penerimaan negara sedang anjlok

4 Maret 2021 20:20 WIB

Gedung Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan
Gedung Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM- Anggota Komisi XI DPR Junaidi Auly meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengusut secara tuntas kasus dugaan suap yang melibatkan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.

"Dugaan kasus ini harus diusut secara tuntas, sangat disayangkan ada suap pajak disaat realisasi penerimaan negara sedang anjlok," ujarnya di Jakarta, Kamis (4/3/2021)

Data yang dilansir Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan perpajakan 2020 mencapai Rp 1.070,0 triliun atau 89,3 persen dari target APBN, angka tersebut kontraksi 19,7 persen dibandingkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp 1.332,7 triliun.


Kepala Kanwil DJP Jateng II: Selebgram Bukan Berarti Tak Kena Pajak

"Bagaimana mungkin meningkatkan penerimaan pajak secara masif ketika masih ada ruang terhadap penyuapan pajak, dugaan kasus ini tentunya dapat berdampak pada tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap DJP,” kata dia.

Politikus PKS ini menuturkan  kasus dugaan suap yang melibatkan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan merupakan peringatan keras untuk segera dituntaskan.

“Kasus dilingkungan DJP tentu menjadi peringatan keras, harus ada evaluasi menyeluruh sehingga kejadian tersebut tidak berulang dikemudian hari," tutup Junaidi.

Kebijakan Pengenaan PPN Pulsa dan Token Listrik: Kenceng ke Bawah, Lunak ke Atas

Halaman: 
Penulis : Khairul Anwar