logo


AS Menentang Keputusan Mahkamah Pidana Internasional terkait Investigasi Tindak Kejahatan Perang di Palestina

Menteri Luar Negeri AS menegaskan bahwa pihaknya sangat menentang keputusan ICC menggelar investigasi terkait tindak kejahatan perang yang terjadi di dalam wilayah Palestina

4 Maret 2021 20:30 WIB

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken
Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken Al Jazeera

WASHINGTON, JITUNEWS.COM - Amerika Serikat "dengan tegas menentang" dan "sangat kecewa" dengan keputusan Pengadilan Pidana Internasional (ICC) untuk menggelar proses penyelidikan terkait dugaan tindak kejahatan perang di wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel.

“ICC tidak memiliki yurisdiksi atas masalah ini. Israel bukan merupakan pihak anggota ICC dan belum menyetujui yurisdiksi lembaga tersebut, dan kami memiliki kekhawatiran serius tentang upaya ICC untuk menjalankan yurisdiksinya atas personel Israel,” kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dalam sebuah pernyataan, dikutip Al Jazeera.

"Palestina tidak memenuhi syarat sebagai negara berdaulat dan oleh karena itu, tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan keanggotaan sebagai negara, berpartisipasi sebagai negara, atau mendelegasikan yurisdiksi ke ICC," tambahnya.


Perancis Kembali Minta Militer Myanmar Bebaskan Aung San Suu Kyi

Sementara itu, menurut sebuah resolusi yang disahkan oleh PBB pada tahun 2012, status wilayah Palestina yang diduduki oleh Israel telah diubah, dari yang awalnya sebagai "entitas pengamat" menjadi "negara pengamat non-anggota", dimana hal tersebut merupakan sebuah pengakuan de facto atas kedaulatan Palestina dan membuka akses yuridiksi ICC.

Menteri Luar Negeri AS menambahkan bahwa pihaknya "akan terus menegakkan komitmen kuat mereka kepada Israel dan keamanannya, termasuk dengan menentang tindakan yang menargetkan Israel secara tidak adil".

Israel Marah, Mahkamah Pidana Internasional Gelar Investigasi soal Penjahat Perang di Palestina

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia