logo


Siap Hadapi Tekanan Internasional, Militer Myanmar: Kami Sudah Terbiasa dengan Sanksi

Perwakilan khusus PBB untuk Myanmar mengatakan bahwa pihak militer Myanmar siap menghadapi konsekuensi yang mereka dapatkan dari aksi kudeta, baik berupa sanksi ataupun terisolasi dari dunia luar

4 Maret 2021 19:04 WIB

Militer Myanmar meningkatkan pasukan dan menerjunkan kendaraan tempur untuk mengatasi aksi protes
Militer Myanmar meningkatkan pasukan dan menerjunkan kendaraan tempur untuk mengatasi aksi protes istimewa

JAKARTA, JITUNEWS.COM - Seorang perwakilan khusus PBB untuk Myanmar, Schraner Burgener, pada Rabu (3/3) mengatakan bahwa pihak militer Myanmar siap menghadapi sanksi yang dijatuhkan kepada mereka atas aksi kudeta pemerintahan pada 1 Februari lalu.

Seperti diketahui Myanmar sudah mengalami kekacauan sejak pihak militer menangkap dan menahan sejumlah tokoh pemimpin pemerintahan negara tersebut pada akhir Januari lalu, serta mengambil alih pemerintahan pada 1 Februari. Tindakan militer tersebut memicu kecaman dari masyarakat Myanmar sendiri dan komunitas internasional.

Gelombang aksi protes juga terus berlangsung, dimana puluhan warga sipil Myanmar tewas usai pihak kepolisian dan militer menggunakan senjata api dalam mengatasi aksi unjuk rasa tersebut.


Dituding Lakukan Pelecehan Seksual terhadap Beberapa Perempuan, Gubernur New York: Itu Tidak Disengaja

Dalam sebuah pembicaraan dengan wakil pemimpin junta militer Myanmar Soe Win, Schraner Burgener mengatakan bahwa dirinya sudah memperingatkan bahwa militer Myanmar akan menghadapi tindakan tegas dari sejumlah negara atau bahkan terisolir dari hubungan internasional karena telah mengambil-alih pemerintahan terpilih.

"Jawaban mereka adalah: 'Kami sudah terbiasa dengan sanksi dan kami akan survive'," kata Burgener kepada para wartawan, dikutip Reuters.

"Saat saya memperingatkan bahwa mereka juga akan terisolir, jawaban mereka: 'Kami hanya harus belajar untuk berjalan dengan sedikit kawan'," tambahnya.

Negara-negara barat, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Kanada dan Uni Eropa, diketahui telah menjatuhkan sanksi yang bertujuan untuk menekan pihak militer Myanmar.

Sementara itu, 15 negara anggota Dewan Keamanan PBB juga telah menyampaikan kecaman dan keprihatinan mereka terkait situasi krisis yang terjadi di Myanmar. Namun, Rusia dan China sejauh ini belum mengeluarkan tanggapan mereka terkait hal tersebut karena keduanya menganggap aksi kudeta pemerintahan tersebut adalah urusan dalam negeri Myanmar.

"Saya harap mereka menyadari bahwa ini bukan hanya urusan dalam negeri (Myanmar), dimana (kudeta) ini juga berdampak terhadap stabilitas kawasan," kata Schraner Burgener.

Waspada Vaksin Covid-19 Palsu, Ribuan Dosis Sudah Diamankan oleh Polisi China dan Afrika Selatan

Halaman: 
Penulis : Tino Aditia